Denpasar (Bali Post)-
Keluhan kalangan industri pariwisata, terutama hotel dan restoran atas tingginya kenaikkan pajak air bawah tanah (ABT) yang bisa mencapai 1.000 persen akhirnya direspons Pemprov Bali. Pemprov memberikan keringanan pajak ABT hingga 50 persen tahun 2010 atas pengenaan pajak ABT sesuai dengan Pergub 16/2009 tentang harga dasar air bawah tanah. Demikian disampaikan Karo Humas Pemprov Bali, Putu Suhardika, Rabu (13/1) kemarin di Renon.
Namun keringanan tersebut hanya diberikan tahun 2010. Sementara untuk tahun 2011 tetap diberlakukan sesuai Pergub. Dasar filosofinya sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, adanya ketimpangan yang tinggi antara pemanfaatan air bawah tanah di kota-kota seperti Denpasar, Badung dan Gianyar sementara rakyat miskin di daerah kritis harus membeli air cukup mahal. ''Mereka sudah miskin dikenakan biaya mahal, sementara yang kaya berfoya-foya memanfaatkan air bawah tanah seenaknya,'' katanya menyitir ucapan Gubernur Bali.
Dengan kenaikan tersebut diharapkan kalangan industri dapat mengendalikan pemanfaatan air tanah demi menjaga kelestarian lingkungan. ''Ini penting agar Bali ke depan tak menjadi gurun pasir,'' tegasnya.
Gejala makin terkurasnya air bawah tanah sudah dirasakan oleh adanya intrusi air laut dan semakin dalamnya muka air tanah. Mengantisipasi meningkatnya pemakaian air permukaan, pemerintah telah menyiapkan program Serbagita sebagaimana halnya dalam pengelolaan persampahan.
Gejala makin dalamnya muka air tanah tersebut diakui Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, terjadi di daerah Pecatu, Ungasan sampai Bualu, Nusa Dua. ''Bahkan, sebuah perusahan di Pecatu telah menyuling air laut untuk menyiram padang golfnya. Kondisi ini terjadi karena kedalaman air bawah tanah sudah sampai 200 meter,'' ucapnya.
Untuk mengangkat air bawah tanah tersebut harus menggunakan sumur bor. ''Kalau kondisi ini dibiarkan Bali menjadi amburadul,'' imbuhnya.
Pengawasan Lemah
Diakui pengawasan penggunaan ABT di Bali masih lemah. Sangat banyak kalangan industri dan restoran yang tak melaporkan berapa titik mengambil ABT kepada pemerintah. ''Mereka cenderung melanggar dan menyembunyikan ABT-nya untuk menghindari pajak,'' paparnya.
Kecenderungan pelanggaran tersebut disebabkan rendahnya sanksi perda hanya Rp 50 juta atau hukuman kurungan enam bulan. Realitas inilah yang menyebabkan masih rendahnya pajak ABT di Bali yang baru bertenger di angka belasan miliar rupiah.
Pihaknya tak menyalahkan kalangan industri pariwisata yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Justru pemerintah yang kecolongan karena dalam site plan-nya, para pemohon izin tak dilengkapi dengan gambar titik sumur ABT. Dia sependapat dengan Gubernur bahwa kenaikkan ABT itu untuk menjaga lingkungan Bali sekaligus mengarahkan mereka menggunakan air bersih PDAM. (029)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=32&id=28179
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Halo, saya Rasheeda Muhammad dari Indonesia, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan semua orang di sini untuk berhati-hati dari semua pemberi pinjaman pinjaman yang menimbulkan menjadi nyata. Mereka semua penipuan dan palsu dan niat mereka adalah untuk merobek Anda dari uang Anda sulit diperoleh. Saya telah menjadi korban pinjaman perusahaan ini tetapi tidak ada yang mampu memberikan pinjaman saya mencari sampai aku datang di Ibu Amanda Amanda Badan Kredit. Dia menawarkan saya pinjaman pada tingkat bunga yang terjangkau dari 2% dengan hanya beberapa formalitas dan requirements.After saya bertemu dengan persyaratan dan kondisi perusahaan, pinjaman saya disetujui dan saya sangat mengejutkan, itu ditransfer ke rekening bank saya dalam waktu kurang dari 24 jam. Anda dapat menghubungi Ibu Amanda melalui emailnya amandaloan@qualityservice.com dan Anda juga dapat menghubungi saya di rasheedamuhammad10@gmail.com saya email saya hanya bersaksi Ibu Amanda akan baik dan bantuan yang diberikan kepada dia saya dan keluarga saya dan saya juga ingin Anda menjadi penerima manfaat dari tawaran pinjaman nya.
BalasHapus