Blue Bird Dipastikan Bodong, Koperasi Pemprov Punya Saham

BADUNG - Polemik taksi di Bali memasuki babak baru. Kemarin (28/1) Komisi I DPRD Bali sidak (inspeksi mendadak) ke taksi Blue Bird di Jimbaran. Dari hasil penggalian data itu, ternyata ditemukan tidak ada kaitan Blue Bird dengan Bali Taksi yang tercatat izinnya PT.Praja Bali Transportasi. Sehingga bisa dipastikan Blue Bird di Bali bodong.

Sidak kemarin terjun Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya bersama Wakil Ketua Komisi I Gusti Putu Widjra, anggota Dewa Nyoman Rai, Putu Nova Sewi Putra, Cok Ngurah, dan Sumiati. Sampai di Kantor Blue Bird diterima GM Blue Bird Agus Subroto, Kepala Administrasi Keuangan Gde Juniartha, Ketua Serikat Pekerja Nyoman Rai dan Pembina Sopir Agung Sidakarya. ''Yang pertama tolong jelaskan masalah perizinan. Kemudian kaitannya dengan Praja Taksi atau Koperasi Pegawai Negeri Pemprov Bali. Dan menyangkut ada taksi mewah berupa Limousine," sodok Arjaya memulai.

Kemudian Agus Subroto memulai dari awal berdiri. Dalam penjelasan ini, muncul fakta baru jika KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Praja Pemprov Bali memiliki saham. Dia menjelaskan PT Praja Bali Transportasi berdiri dengan izin nomor 392/1994 tertanggal 28 Maret 1994. ''Memang diawal berdiri Koperasi Praja Pemprov Bali memiliki saham dalam perusahaan ini," sebut Agus Subroto yang jadi GM dari April 2009 lalu.

Dalam perjalanannya, tahun 1999 tepatnya 31 Agustus 1999 ada pelepasan saham dari KPN Praja Pemprov Bali. Menyangkut izin, Agus Subroto menjelaskan memang izin PT.Praja Bali Transportasi adalah izin dari awal perusahaan taksi paling bonafit di Bali ini. Tidak ada pembelian izin dari Taksi Praja sebelumnya. Soal mobil Limousine (mobil jenis panjang) diakui ada. Jumlahnya 94 unit terdiri atas Camry, Travelo, Mercy dan lainnya.

Mendapat pemaparan demikian, giliran Nova Sewi Putra bertanya dengan mencecar soal saham KPN Pemprov Bali. ''Kalau dijual kami ingin tahu berapa persen saham Pemprov Bali? Siapa tanda tangan dari pihak pemprov tahun itu?" serang Nova Sewi Putra.

Pertanyaan ini membuat Agus Subroto terpojok. Dia mengaku baru di Blue Bird Bali sehingga tak paham proses lama. ''Saya baru, nggak paham sampai sejauh itu," kilahnya, sembari berjanji memberikan penjelasan tertulis, tapi menyusul.

Tak sampai di sana. Nova kemudian mempertanyakan izin Blue Bird di Bali, apa kaitan anak perusahaan dari Blue Bird Jakarta. Agus Subroto malah mengatakan tidak ada. Data perizinan di Bali tetap adalah PT.Praja Bali Transport. Jawaban ini membuat Nova langsung menohok dengan Blue Bird di Bali bodong. ''Papan nama Anda Blue Bird, baju sopir Blue Bird. Mobil juga tulisannya Blue Bird Group. Dengan kondisi izin bukan Blue Bird, tapi PT.Praja Bali Transport. Berarti keberadaan Blue Bird di Bali sudah bodong. Kalau taksi Anda bernama Praja Bali, baru namanya berizin," tuding Nova yang membuat muka Agus Subroto memerah. Apalagi diberondong lagi dengan pertanyaan mempertegas oleh anggota lain Dewa Rai.

Tensi pembicaraan semakin menegang. Akhirnya Kepala Keuangan Gde Juniartha menengahi sambil mengarahkan beda pandangan ini mesti ditanyakan ke Dinas Perhubungan Bali. Setelah itu Agus Subroto menyebut total mobil mewah yang disewa sebanyak 94 unit.

Atas temuan baru ini, Ketua Komisi I DPRD Bali Arjaya berjanji akan menindaklanjuti. ''Kami akan kaji secara lebih dalam lagi. Jujur saja, kalau mau resmi mesti ganti nama. Soal sanksi akan kami kaji dengan eksekutif," ujar Arjaya.

Menyangkut KPN Praja Pemprov Bali punya saham tahun 1994 kemudian dilepas tahun 1999, dewan menunggu data dari PT.Praja Bali Transport. ''Berapa punya saham, kenapa dalam kondisi untung kok dilepas sahamnya. Dan siapa pejabat yang melepas pada era Dewa Beratha (gubernur sebelumnya) itu. Itu yang kami tunggu datanya. Apalagi GM-nya mengaku belum tahu karena orang baru. Kami pastikan kasus ini akan kami buat terang benderang," tuntas Arjaya. (art) http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=140177