Bupati Tolak Rancangan Perluasan Bandara

BADUNG - Bupati Badung AA Gde Agung tidak ingin wajah bandara internasional Ngurah Rai Denpasar menjadi tidak karuan. Semrawut, kayak pasar. Karena itu, orang nomor satu di Pemkab Badung, ini secara tegas menolak perluasan bandara satu-satunya milik Bali ini.

Belum lagi pengambilan lahan bertambah dari rancangan sebelumnya. Awalnya menggunakan lahan 15 ribu meter persegi (m2). Belakangan malah lebih luas lagi yakni 120 ribu m2. Seperti diketahui, anggaran dananya Rp 1,5 triliun dari APBN. Dan proses tender selama tiga bulan.

Reaksi keras pejabat di Badung ini keluar setelah adanya keinginan dari PT Angkasa Pura (PAP) memperluas bandara, di mana pemerintah Badung dan Bali pada umumnya, tidak mendapatkan apa dari sana.

Keberatan Gde Agung tentu bukan karena tidak ada pemasukan dari bandara. Yang lebih urgen lagi menyangkut artistik serta keberadaan bandara itu sendiri. Pihaknya tidak ingin perluasan bandara lebih mengedepankan komersial. Sehingga akan menjepit posisi orang-orang di sekelilingnya.

Sesuai rancangan, perluasan bandara ada di bagian timur. Pengambilan lahan inilah yang tidak berkenan di hati pejabat Badung ini. Alasannya, rancangan perluasan bandara untuk kali kedua itu hanya menonjolkan area komersial saja. Sehingga bisa merugikan masyarakat yang berjualan di pinggiran bandara.

Meski telah dipresentasikan PAP di hadapan pejabat Pemprov Bali, namun model rancangan masih dianggap kurang pro rakyat. Bahkan bisa dibilang tidak sesuai harapan. Itu sebabnya rencana perluasan itu masih memunculkan pro kontra alias tarik ulur.

''Rancangan yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan kami. Ada beberapa masukan dari wakil presiden waktu itu Jusuf Kalla tidak diakomodasi," demikian Gde Agung menyampaikan alasan keberatan atas rancangan itu.

Yang ada dalam presentasi PAP adalah beberapa fasilitas komersial. Ada mal, artshop dan lainnya. Soal bentuk bangunan sendiri kering arsitektur Bali. takutnya, dengan melanggar Perda Arsitektur gedung bandara Ngurah Rai yang baru dibongkar oleh Satpol PP Badung. ''Mengenai tinggi bangunan tidak masalah. Yang jadi kendala justru area komersial itu," ujar Gde Agung.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Dewan Badung, area komersial itu terlalu banyak. Bukan tidak mungkin usaha kecil di sekitar bandara dibuat mati suri. Mengingat turis yang akan menjadi penumpang bandara tidak akan menyentuh usaha kecil di sekeliling bandara. Dan cukup membelinya di bandara. Di satu sisi, pihak bandara lah yang akan diuntungkan, bukan masyarakat.

''Bali sebagai pintu gerbang Bali, mestinya bisa mencerminkan Bali itu sendiri," ujar bupati asal Puri Ageng Mengwi itu. Terlebih perluasan bandara malah mengancam pemukiman di sekitar bandara. Karena itu, aturan baku akan ditetapkan untuk dijadikan rambu di lapangan.

Sejumlah lahan yang dilindungi pemkab tidak bisa diserobot seenaknya oleh pengelola kawasan otorita tersebut agar Badung tidak habis. Seperti lahan publik. Hutan bakau di sekitar bandara dipertahankan. Mengenai waktu pelaksanaan pembangunannya, bupati mengaku telah bersurat kepada presiden. Di mana tahun ini banyak even internasional yang akan dilakukan di Bali. (dra) http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=136914