Disparda Diminta Perbanyak Event Budaya

Denpasar (Bali Post) –
Minimnya objek wisata yang ada di Denpasar dinilai tidak akan bias
menyedot kunjungan wisatawan ke ibu kota propinsi Bali ini. Karena itu,
salah satu strategi yang bias dilakukan jajaran Pemkot Denpasar melalui
Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar, yakni memberbanyak
event atau kegiatan budaya. Event ini akan bias mendongkrak kunjungan
wisatawan ke kota yang dirancang berwawasan budaya ini.
Usulan ini disampaikan jajaran Komisi D DPRD Denpasar di antaranya Ketua
Komisi Wayan Sugiarta, berserta sejumlah anggotanya, Hilmun Nabi, Wayan
Warka, serta Ketut Nuada, Kamis (14/1) kemarin. Hal ini diungkapkannya
seusai jajaran komisi ini melihat dari dekat sejumlah persoalan
pariwisata dengan mengunjungi instansi yang dipimpim Putu Budiasa
tersebut.
Hilmun Nabi mengungkapkan dengan kondisi Denpasar yang minim objek
wisata, instansi terkait diminta lebih banyak menggelar event budaya yang
bisa dinikmati para wisatawan yang berlibur ke Bali. Karena bila hanya
mengandalkan objek wisata, pihaknya yakin tidak akan bisa meraup
perolehan PAD dari sektor ini. Terlebih objek yang ditawarkan Denpasar
kepada wisatawan tidak terlalu spresifik lagi.
Warka menambahkan, sejatinya sejumlah event budaya yang sudah sering
dilakukan di Denpasar sangat menarik bagi kalangan wisatawan. Hanya saja,
kata dia, diperlukan ketepatan waktu dalam merangcang sebuah kegiatan.
Pasalnya, wisatawan akan merasa kapok untuk berkunjung ketika sebuah
program yang ditawarkan tidak jadi terlaksana. ‘’Ini jangan sampai
terjadi, bila ingin menggelar sesuatu yang juga dipromosikan untuk
kalangan wisatawan,’’ kata wakil rakyat asal Kesiman Kertalangu ini.
Disisi lain Sugiarta sedikit merasa prihatin dengan pola penganggaran
dana promosi yang diberikan kepada Disparda. Pasalnya, dana promosi yang
dijatah pada tahun 2010 ini hanya sebesar Rp 800 juta, sehingga dinilai
sangat minim untuk sebuah promosi pariwisata. ‘’Apa yang bias dilakukan
dengan dana sebanyak itu?,’’ Tanya wakil rakyat dari partai Golkar ini.
Jajaran Komisi D yang juga membidangi pariwisata, pendidikan, kebersihan
dan pertamanan ini juga menilai pentingnya koordinasi lintas instansi di
Pemkot Denpasar. Khususnya, dalam membuat kegiatan budaya yang melibatkan
banyak instansi. Selama ini para wakil raktat ini melihat lemahnya
koordinasi lintas instansi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan. Seperti
keberadaan Denpasar festival, pekenan lais maseluk, serta kegiatan
lainnya yang bias dirancang untuk promosi wisata kota. ‘’Jangan sampai
masing-masing SKPD hanya memikirkan programnya sendiri, tanpa
memperhatikan dampak ikutannya,’’ ujar Hilmun Nabi. (kmb12)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=kategori&kid=32&id=Ekonomi/Pariwisata