Bau Tak Sedap di Disparda Bali

DENPASAR - Selama ini Pemprov Bali selalu menganggarkan dana untuk promosi pariwisata keluar negeri (LN), yang kerap disebut road show. Anggaran jelas tak sedikit. Bahkan dipastikan miliaran. Setelah berjalan, mulai muncul aroma tak sedap.

Seorang yang mengaku PNS di Pemprov Bali, membeberkan praktik bejat pejabat di pemprov Bali. Bahkan menyebutkan selama tahun 2002 hingga 2008, Rp 3 miliar lebih sudah dikorupsi dana road show keluar negeri.

Dalam surat yang dikirim seorang bernama I Made Sumardana (nama samaran), dia mengatakan tak mau menyebut identitas resmi lantaran dia seorang PNS, yang tahu persis praktik korupsi di Dinas Pariwisata (Disparda) Bali. "Saya buat surat ini, lantaran uang rakyat dikorupsi sangat besar oleh pejabat rakus," sebutnya dalam surat dengan bukti-bukti lengkap itu.

Kemudian dia membeberkan nama pejabat yang dimaksud, Drs IG PA (dalam surat ada nama asli). Dia adalah Kepala SDP, yang disebut pegawai nakal di Disparda Bali. Dia juga mengatakan selama tahun 2002 hingga 2008 sudah puluhan miliar anggaran untuk promosi pariwisata Bali. Dari dana itu sudah dikorupsi sekitar Rp 3 miliar lebih. "Kerugian uang daerah sekitar Rp 3 miliar lebih," sebutnya.

Namun di tahun 2008 Drs IG PA ceroboh, lantaran menandatangani sendiri kwitansi. Kwitansi yang dimaksud disertakan dalam testimony Sumardana ini. Sedangkan tahun sebelumnya, semua tanda tangan dipalsu. Bahkan fatalnya sampai berani menscan di komputer laporan pertangungjawaban, mengatasnamakan Kementrian Budaya dan Pariwisata.

"Ini keberanian yang luar biasa Drs IG PA. Bahkan jika penegak hukum mau tegas, bisa melcak dengan mudah ke Kementrian Budpar," sebut Sumardana dalam suratnya.

Trus menyangkut dengan penandatanganan kwitansi oleh Drs IG PA sendiri, dijelaskan secara rinci dalam surat yang masuk ke Radar Bali itu. Tahun 2008 ada tiga agenda promosi keluar negeri, pertama ikut agenda Word Travel Market (WTM) London, ITB Berlin dan JATA Jepang.

Modus operasi menggarong uang rakyat ini adalah menilep uang stand, yang ada kwitansinya adalah dana stan yang di WTM London. Prosesnya seperti ini, sewa stan itu sebesar Rp 120.804.00 (Rp 120 juta lebih) sudah dibayar oleh Kementerian Budpar dengan bukti surat undangan ikut serta pameran WTM di London ke Disparda Bali, undangan itu bernomor 359/Dit.LN/VIII/08 tertanggal 25 Agustus 2008, tertandatangan A.N Direktur Promosi Luar Negeri Kepala Subdit Wilayah Erofa Jordi Paliama. Dalam surat itu sudah jelas, biaya sewa lahan ditangung oleh Kementerian Budpar. Namun dalam praktiknya malah dianggarkan oleh Disparda juga dengan jumlah sama. Diduga uang ini yang ditelep.

Tuduhan ini dibuktikan dengan foto copy kwitansi dengan nomor 2040215055220702 bertuliskan Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Bali, mengeluarkan Rp 120.804.00 untuk biaya sewa tempat untuk even WTM-London 2008 ditandatangani langsung oleh Drs IG PA.

"Modus ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun 2002 hingga 2008, hingga berhasil meraup uang hingga kurang lebh Rp 3 miliar," jelasnya.

Kemudian juga ada bukti kwitansi pengeluaran registrasi fee sebesar Rp 8.688.000, yang juga ditandatangani oleh Drs IG PA.

Dengan kondisi ini PNS mengaku nama Sumardana ini mengirim surat rincian dugaan korupsi ini ke Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Ketua KPK, Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Inspektorat (Bawasda) dan ditembuskan ke Radar Bali. Harapannya agar penegak hukum dan para pejabat di atas berani untuk menindak praktek dugaan korupsi Drs IG PA.

Ketika dikonfirmasikan ke Kadisparda Bali IB Subhiksu tidak mau mengangkat telepon, walaupun sudah dihubungi berulang-ulang. Kemudian Koran ini mengkonfirmasikan ke Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali Putu Suardhika, dia hanya membenarkan memang ada salah satu pejabat bernama IG PA di Disparda Bali.

"Namun menyangkut dugaan korupsi, yang suratnya sudah beredar. Saya mohon agar sabar dulu, besok (hari ini) saya akan koordinasikan dengan instansi terkait," sebut Suardhika.

Suratnya kan sudah masuk Gubernur, ada penjelasan Gubernur? "Nggak ada, saya belum ada penjelasan dari siapa pun menyangkut masalah ini," tuntasnya. (art)
http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=141997