Ada Pelanggaran Baru di Padangsambian Dewan Kota Sahkan Pansus Pencegah Pelanggaran RTH

DENPASAR-Nampaknya pelanggaran jalur hijau di Kota Denpasar memang semakin meluas saja. Bahkan, ditengarai ada pihak-pihak terkait yang ikut terlibat memberikan izin pembangunan. Itu berdasarkan hasil temuan awal Komisi B DPRD Denpasar.

Anggota Komisi B, Wayan Mariyana Wandhira membeberkan, dirinya mendapat informasi bahwa di Jalan Gunung Salak, Kelurahan Padangsambian Klod, Denpasar Barat, telah terjadi pelanggaran jalur hijau. "Sebagian besar melanggar ketentuan KDB (koefien dasar bangunan) 0 persen," ujarnya, Kamis (18/3) di Gedung DPRD Denpasar. Tidak dijelaskan lokasi tepatnya. Lantaran masih informasi awal.

Yang cukup mengagetkan, bangunan di daerah tersebut berdiri karena ada "persyaratan" tertentu. Tidak disebutkan, persyaratan apa yang dimaksud. Juga, instansi manakah yang telah berani memberikan izin. Dalam waktu dekat, legislatif akan mengecek ke lokasi di maksud.

Ditanya, apakah tindakan Dewan jika benar telah terjadi pelanggaran KDB 0 persen? Mariyana meminta Pemkot Denpasar segera mengambil tindakan tegas. "Apapun bentuknya, menurut hemat kami harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ada (Perda no 10 tahun 1999, Red)," ujarnya, manandaskan. Termasuk keharusan dibongkar.

Sikap tegas itu agar Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar bisa berjalan dengan baik. "Enak sekali kalau bangun dulu nanti perizinananya baru diurus kemudian. Pembuatan aturan itu memerlukan dana miliaran. Buat apa kalau tidak dijalankan?" desak politisi bertubuh gempal ini.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Denpasar Barat, Made Mudra, mengaku belum tahu dengan temuan dewan. Namun, diakui di sepanjang Jalan Gunung Salak terdapat jalur hijau. "Cuma saya belum tahu apakah KDB-nya 0 persen, itu yang perlu tiang cek," kata Mudra lewat sambungan ponsel. Mudra berjanji akan segera menurunkan tim ke lokasi wilayahnya. Bila ditemukan pelanggaran akan diambil tindakan tegas. "Coba besok tiang cek kesana sama petugas Satpol PP," janjinya.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti semakin menjamurnya pelanggaran jalur hijau di Kota Denpasar, pada kesempatan sama, legislatif periode 2009-2014 mengesahkan Pansus RTRW (rencana tata ruang dan wilayah). Langkah tersebut menindaklanjuti tak kunjung rampungnya Perda RTRW di Denpasar. Padahal prosesnya telah berjalan sejak 2006 silam.

Disepakati, Ketua Pansus adalah Eko Supriadi, dan sekretaris Mujiono. Pansus diberikan deadline tiga bulan telah menyelesaikan aturan. "Sudah terlalu banyak pelanggaran, jangan sampai karena aturan tidak jadi-jadi, akhirnya pelanggaran terus terjadi," sambung Mariyana.

Soal subsantansi perda, dijamin lokasi-lokasi KDB 0 persen tetap akan dipertahankan. Ditanya, bukankah sudah banyak lokasi jalur hijau berubah fungsi. Dewan tidak mau tahu. Penindakan berada di tangan eksekutif. Mariyana menerangkan, aturan harus diterapkan agar tidak banyak jalur hijau di Denpasar menghilang. Selain itu direncakan, dalam Perda terbaru, Kelian serta Kepala Dusun yang nekat memberi izin bisa terjerat hukum. (fer/ste)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=148648

Pengawasan Tata Ruang Dinilai Tidak Adil

DENPASAR -Pemerintah Kota Denpasar dinilai tidak adil dalam melakukan pengawasan bagi pelanggar jalur hijau. Made Arnawa adalah seorang dari sekian banyak masyarakat yang merasakan ketidakadilan tersebut. Dirinya mengaku merasakan langsung ketidakadilan tersebut beberapa waktu lalu atas hak miliknya.

Aksinya kontan dinyatakan melanggar setelah mendirikan bangunan sejenis bale bengong pada kawasan yang dicap jalur hijau 30 persen tersebut. Padahal, banyak bangunan di sekitar miliknya itu yang melakukan pembangunan permanen. Sedangkan bangunan miliknya hanya berupa bangunan sementara, dan tidak melebihi ketentuan, yakni 30 persen dari luas tanah. "Ada bengkel juga, yang jelas-jelas permanen. Ada juga Rumah Sakit bersalin di daerah situ," kritik pemilik lahan di kawasan Ahmad Yani Denpasar saat dihubungi di nomor pribadinya Senin sore (15/3) lalu.

Dengan kenyataan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil ini, Arnawa mengharapkan agar pemerintah khususnya Dinas Tata Ruang untuk lebih bijaksana. Yaitu, dengan cara melakukan pengawasan secara merata. Karena, ketidakadilan semacam ini dianggap sangat merugikan hak-hak masyarakat seperti dirinya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Denpasar Selatan, Ida Alit Wiradana, mengaku sejauh ini warganya tidak ada yang mengeluhkan masalah tersebut. Justru katanya, semua warga sudah menyadari akan pentingnya menjaga area steril tersebut. "Ujung-ujungnya kan, jalur hijau ini untuk menjaga kestabilan lingkungan. Jadi, sampai saat ini tidak ada yang mengeluh dan merasa rugi dalam sisi finansial," katanya. (ket)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=148113

Bali Zoo Ngotot Datangkan Gajah

GIANYAR - Kendati sudah mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk sikap resmi DPRD Bali melalui Komisi I, pihak Bali Zoo Park atau Kebun Binatang Bali (KBB) bersikukuh ingin mendatangkan gajah. Bahkan, rencananya hari ini pihak KBB akan mendatangi Komisi I pimpinan Made Arjaya untuk menanyakan alasan penolakan kedatangan gajah ke KBB di Singapadu, Gianyar tersebut.

Dikonfirmasi melalui telepon kemarin (24/2), Direktur KBB AA Gde Putra menyatakan pihaknya akan tetap berusaha mendatangkan gajah ke areal Lembaga Konservasi (LK) miliknya. Alasannya, hingga kini KBB belum memiliki gajah satu ekorpun, sedangkan sejumlah LK lainnya di Bali sudah memiliki koleksi gajah. Yang terdekat tentu saja LK Bali Safari and Marine Park atau Taman Safari Bali (TSB) dengan 33 ekor gajahnya.

"Saya sudah menghubungi beberapa anggota Komisi I, dari pihak Pak Arjaya sudah menyanggupi. Besok (hari ini, Red) kami akan menemuinya," kata Direktur KBB AA Gde Putra kemarin.

Menurut Gde Putra, selama ini pihak-pihak yang menolak penambahan gajah ke Bali belum memberikan alasan penolakan secara ilmiah. Untuk itu, pihaknya menyatakan akan menanyakan alasan penolakan secara langsung dari Komisi I. "Selama ini penolakan yang disebut di koran kan belum jelas alasannya. Kalau memang Bali dianggap sudah jenuh dengan jumlah gajah, dasar kajiannya apa?," imbuh Gde Putra.

Ditambahkannya, di samping menemui jajaran Komisi I, pihaknya juga akan segera menemui pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur Mangku Pastika yang dalam pernyataannya beberapa kali juga turut menolak penambahan gajah. "Mereka (dewan dan gubernur) kan orangtua kami. Anggap saja kami anaknya yang sedang merengek meminta mainan. Kami akan jelaskan kepada mereka kenapa kami ingin mendatangkan gajah ke KBB," beber Gde Putra.

Alasan lain menurut Gde Putra, selama ini pihaknya mengaku kerap mendapat keluhan dari sejumlah pengunjung, terutama anak-anak. Katanya, mereka menanyakan kenapa KBB tidak punya gajah seperti yang lain. "Kami punya testimoni pengunjung yang banyak mengusulkan agar di KBB disediakan gajah," ujarnya berusaha meyakinkan. Di samping itu menurutnya, dengan kedatangan 14 ekor gajah ke KBB, Gde Putra menjanjikan akan mampu menyetor sedikit tambahan PAD ke Pemkab Gianyar sebesar Rp 2 miliar per tahun. "PAD itu berasal dari hitung-hitungan setiap pengunjung yang menaiki gajah setiap harinya," tandasnya.

Kendati demikian, Gde Putra tidak memungkiri bahwa alasan kuat permintaan gajah yang diajukannya dalam rangka meingkatkan daya saing antar sesama LK di Bali. Seperti diketahui, sejak beroperasinya Taman Safari Bali (TSB) akhir 2007 lalu dengan memboyong 30-an ekor gajah, KBB lantas mengajukan permintaan gajah ke pemkab Gianyar pada 2008. Melalui rekomendasi Bupati Gianyar Cok Ace, KBB lantas meneruskan permintaan 14 ekor gajahnya ke Pemprov Bali.

"Betul, permintaan gajah ini untuk meningkatkan daya saing. Masak kebun binatang tidak punya gajah. Tapi yang pasti kami ingin melakukan persaingan yang sehat antar LK di Bali," sebut Gde Putra saat ditanya alasan persaingan sesama LK. Dan TSB, merupakan salah satu pesaing utamanya. "Ketika awal beroperasinya (TSB) di Bali kan juga kami sudah sempat mengkhawatirkannya," lanjutnya.

Ditanya terkait kurangnya lahan yang tersedia versi kajian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Gde Putra langsung membantah. "Saat ada berita itu (pernyataan Kepala BKSDA Istanto yang menyatakan Bali Zoo belum punya lahan ideal untuk gajah), hari itu juga saya langsung menelepon Pak Istanto," tukas Gde Putra. Klaimnya, KBB sudah menyediakan lahan seluas 5,5 hektar, ditambah 1,5 hektar yang masih proses negosiasi pembebasan lahannya. Istanto sendiri, berdasarkan kajian timnya, KBB baru punya lahan seluas 3 hektar, sehingga dianggap belum layak mendapatkan gajah. (yog) http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=144977

Sidak Dinas Perizinan Denpasar Lagi Ditemukan Minimarket Tak Berizin

Denpasar (Bali Post) -
Keberadaan sejumlah minimarket di Denpasar yang kian padat, ternyata tidak disertai dengan proses perizinan yang lengkap. Bahkan, tidak sedikit minimarket berjaringan yang sudah beroperasi tidak mengantongi izin sama sekali. Buktinya, setiap kali Dinas Perizinan melakukan pemantauan di lapangan, puluhan usaha retail tersebut tidak memiliki izin. Seperti yang ditemukan Dinas Perizinan, Rabu (24/2) kemarin.

Sidak oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Kota Denpasar yang dipimpin Kabid Monitoring Evaluasi dan Informasi Dinas Perizinan Kota Denpasar Nyoman Sudana didampingi Kabid Penegakan Perda Dinas Tramtib Nyoman Puja, menyasar tiga minimarket. Ketiga minimarket yang disasar tersebut tidak memiliki izin. Tim diawali menyasar minimarket berjaringan di Jalan Cok Tresna. Kemudian di Jalan Danau Buyan, Sanur dan Jalan Raya Puputan Renon.

Ketika ditanya tentang kelengkapan izin, ketiga pengelola minimarket tersebut tidak bisa menunjukkan. Alasannya masih sedang diurus. Melihat kenyataan ini, tim segera mengeluarkan surat panggilan. ''Apabila hal ini tidak dipenuhi maka ketiga minimarket ini akan ditipiring,'' ujar Sudana.

Made Sudana juga sempat mengingatkan pegawai tersebut untuk menghubungi pemilik minimarket, namun tidak berhasil. ''Kami meminta pemilik atau penanggung jawab untuk datang ke Dinas Tramtib hari Kamis besok (hari ini-red) untuk dimintai keterangan. ''Sebenarnya kami sudah sarankan kepada pengusaha sebelumnya agar melengkapi izin sebelum membuka usaha,'' kata Sudana.

Terkait izin minimarket, Sudana mengatakan mestinya tiap usaha minimarket setidaknya harus memiliki 4 jenis izin yakni PPM, IMB, SITU/HO dan IUTM. ''Memang banyak dari minimarket yang beroperasi tersebut awalnya adalah tempat usaha lain, namun demikian tetap harus mengurus izin dari awal, karena sudah terjadi perubahan fungsi dan peruntukan,'' kata Sudana.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya Perwali No. 9 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Perwali tersebut juga sudah diatur tentang syarat dan kuota minimarket atau toko modern di Kota Denpasar. ''Namun faktanya keberadaan toko modern saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini harus segera dikendalikan,'' tegasnya.

Di samping keberadaannya dari segi peraturan menyalahi ketentuan karena tidak dilengkapi izin, keberadaan minimarket berjaringan ini kata Sudana juga dapat mengancam para pedagang kecil dan menengah yang justru dimiliki oleh masyarakat lokal karena dari segi permodalan jelas kalah bersaing.

Sementara PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Tramtib Alit Artika, S.E. mengatakan pemilik atau penanggung jawab minimarket tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan serta diminta untuk menunjukkan izin-izin yang diperlukan. ''Jika tidak mampu menunjukkan izin, tidak tertutup kemungkinan pemilik minimarket ini akan ditipiringkan,'' katanya. (kmb12)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=30767

Bali Taksi Legal secara Hukum

Denpasar (Bali Post) -
Asisten II Pemerintah Provinsi Bali Ketut Wija mengumumkan hasil kerja Tim Yustisi bahwa keberadaan Bali Taksi di bawah bendera PT Praja Bali Transportasi legal secara hukum. Tim Yustisi itu terdiri atas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Organda, Ditreskrim Polda Bali, Poltabes Denpasar, Komisi I DPRD Bali dan Bapedda Bali.
Kesimpulan ini diumumkan Ketua Tim Ketut Wija, Rabu (24/2) kemarin. Pengumuman hasil kajian itu berlangsung di ruang rapat Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), sehari menjelang tenggat waktu sepuluh hari masa tugas Tim Yustisi. Hadir di sana antara lain Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya dan Wakil Ketua Gusti Putu Widjera, Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Bali Made Santha, Karo Hukum Dewa Eka Wijaya Wardana, Karo Ekbang Wayan Tegeg, Organda, perusahaan taksi (operator), perwakilan Paguyuban Jasa Wisata Bali, aparat kepolisian, serta sejumlah wartawan.
Wija menyatakan berdasarkan kajian tim, pemberian izin taksi baru sebanyak 930 tidak masalah. Itu tidak melanggar hukum dan tidak diskriminatif. Izin prinsip itu masing-masing diberikan kepada PT Praja Bali Transportasi 500 unit, Ngurah Rai Taksi Bali 80, Komotra 100, Kowinu 75, Wahana Darma 100 dan Koperasi Taksi Jimbaran 75 unit.
Menurut Wija, tim juga sepakat izin operasional untuk sisa taksi yang belum keluar ditunda, sampai keadaan tenang. Kecuali izin prinsip yang sudah keluar yakni untuk PT Praja Bali Transportasi (Bali Taksi) 250 unit dan Ngurah Rai Taxi Bali 100 unit.
Ketua Komisi I Made Arjaya berpendapat, keputusan tim merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai. Ia menilai masalah muncul karena adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara operator dan para sopir. ''Operator tidak terbuka kepada sopir kalau ingin minta izin prinsip yang baru. Sopir merasa pendapatannya terus menurun dengan munculnya taksi baru,'' papar Arjaya.
Wakil Ketua Organda Bali Ketut Widi juga menyambut baik hasil tim. Hanya perwakilan dari Paguyuban Jasa Wisata Bali tidak bisa menerima hasil kajian tim itu. Koodinator PJWB Ketut Witra tetap ngotot agar izin Blue Bird segera dicabut, karena operator itu tidak legal. ''Pokoknya izin tambahan yang sudah diberikan kepada Praja Bali Transportasi saya minta dibatalkan,'' ujarnya menggebu tanpa menyebutkan dasar legalitasnya.
Pendapat ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Organda Bali Ketut Widi. Ia tidak setuju dengan cara main cabut saja. ''Anggota kita sudah ada yang akad kredit mobil baru, bahkan bayar DP, kalau sampai penambahan armada dibatalkan maka yang rugi kita. Jangan suara pengemudi saja yang harus diperhatikan, suara kita sebagai operator juga harus didengarkan,'' keluhnya.
Arjaya juga berpendapat izin operasional yang sudah diberikan tak mungkin dicabut, sebab pemprov bisa di-PTUN-kan dan urusan jadi panjang. Ketut Wija mengatakan tidak semua tuntutan PJWB dipenuhi, dengan alasan membentur peraturan hukum. ''Terutama tentang pencabutan legalitas, kita tidak bisa laksanakan, karena terbentur dengan undang-undang. Apalagi, dari dokumen yang kita kaji, Bali Taksi memang legal keberadaannya,'' tandasnya.


Merasa keingininannya tidak bisa dipenuhi oleh Tim Yustisi, tiga wakil paguyuban akhirnya memilih meninggalkan pertemuan.
Selanjutnya Tim Yustisi akan melaporkan kasus pertaksian di Bali kepada Gubernur. ''Segera kita laporkan agar masalah ini cepat selesai, tidak berlarut-larut,'' kata Wija. (029/*http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=30781

Dewan Resmi Menolak

DENPASAR - Anggota Komisi I DPRD Bali sepakat menolak rencana memasukkan gajah ke Pulau Dewata ini. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi I dengan Biro Hukum Pemprov kemarin. Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pekan ini akan mengeluarkan rekomendasi penolakan secara resmi. Bahkan mereka juga menantang Gubernur untuk cepat-cepatan mengeluarkan sikap tertulis menolak gajah.

Rapat berlangsung pukul 11.30 wita di DPRD Bali. Sejatinya rapat itu mengundang pihak BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bali. Balai yang menjadi perpanjangan tangan Departemen Kehutanan tersebut, selama ini yang pasang badan menyangkut gajah. Sayang, Kepala BKSDA Bali Istanto mangkir.

"Sebenarnya kami berharap datang, lantaran BKSDA adalah aktor utama dalam kasus gajah ini," sebut Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya sebelum menutup rapat kemarin.

Anggota Komisi I DPRD Bali Cok Budi Suryawan juga mengaku sangat kecewa. Mestinya BKSDA tetap bisa hadir, walaupun Kepalanya tidak hadir. "Kan bisa perwakilan, karena tidak hanya satu orang yang bertugas di BKSDA Bali. Terus terang kami sangat kecewa," sebut CBS usai rapat.

Akhirnya rapat hanya diikuti Komisi I dengan Biro Hukum Pemprov Bali. Dalam proses rapat, Arjaya secara tegas mengatakan bahwa di DPRD Bali sudah memasuki tahap kesepakatan menolak gajah masuk Bali. Kemudian hanya menunggu Ketua DPRD Bali Cok Rat yang masih di luar daerah, untuk menandatangani rekomendasi penolakan gajah masuk Bali.

"Kami sudah bulat, sikap kami sudah pasti menolak gajah masuk Bali. sampaikan ke Pak Gubernur, bahwa dewan sudah menolak," sebut Arjaya di awal rapat.

Politisi bersuara lantang ini juga mengatakan jika Dewan mendukung langkah penolakan Gubernur. Namun dewan mengarapkan agar Gubernur bukan menolak secara oral (bicara saja) melainkan juga secara tertulis. "Kami tantang cepat-cepatan pak Gubernur. Mana lebih cepat kami mengeluarkan rekomendasi atau pak Gubernur. Atau mungkin Pak Gubernur menunggu kami. Yang pasti, kami harapkan ada penolakan resmi dari Gubernur, tertulis," harap Arjaya.

Sodokan Arjaya ini langsung ditanggapi oleh Karo Hukum Dewa Oka, bahwa segera akan disampaikan ke Gubernur sikap dewan. Sedangkan dalam proses tanya jawab selanjutnya politisi asal Klungkung Cok Ngurah mengatakan jika penolakan ini sangat wajar. Lantaran saat ini sudah ada 93 ekor gajah di Bali. Ini sebenarnya sudah sangat cukup bagi Bali. Kemudian alasan berikutnya adalah Bali bukan habitat gajah. Jangankan di lokasi yang bukan habitatnya, di habitatnya saja bikin rusak. "Sehingga saat berbahaya bagi Bali, jika gajah didatangkan berlebihan. Ini yang membuat kami bulat menolak," sebut mantan Bupati Klungkung ini.

Sedangkan Ngakan Samudra mengatakan jika sangat tidak layak Bali dijadikan gudang gajah. Selama ini Bali bertumpu pada budaya. Menurutnya, jika wisawatan mau menikmati gajah biarkan ke Lampung. Jika terus dimasukan gajah, citra Bali juga tak bagus. Dari Pulau Seribu Pura, Pulau Surga akan menjadi Pulau Seribu gajah. "Landasan itu, yang membuat kami gajah mesti stop masuk Bali," sebutnya.

Atas saran dan sikap dewan itu, Karo Hukum Dewa Oka hanya bersikap akan menampung dan melaporkan ke Gubernur atas sikap Dewan yang sudah resmi menolak gajah. (art)http://jawapos.com/radar/index.php?act=showpage&rkat=5

Ditargetkan Daya Saing Pariwisata Meningkat

Jakarta (Bali Post) -
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) menargetkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global meningkat dibandingkan tahun lalu yang sempat melorot satu peringkat. ''Target kami adalah lebih baik dari tahun lalu dalam hal daya saing pariwisata di tingkat global,'' kata Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenbudpar Firmansyah Rahim usai Rakernis Kemenbudpar di Jakarta, Selasa (23/2) kemarin.

Menurut Firmansyah, tahun lalu Indonesia menempati posisi ke-80 dalam hal daya saing pariwisata berdasarkan data yang dirilis World Economic Forum. Ranking itu bahkan sempat terkoreksi atau turun menjadi peringkat ke-81. Oleh karena itu, target tahun ini ranking Indonesia menjadi lebih baik dibanding tahun lalu. ''Kami belum bisa memprediksi tahun ini, kami akan berada dalam peringkat ke berapa,'' katanya.

Penurunan peringkat tersebut, katanya, dinilai dari kriteria daya saing pariwisata suatu negara yang ditentukan lebih dari 70 poin. Misalnya faktor keamanan, tingkat kemacetan lalu lintas, hingga ketersediaan rumah sakit di suatu negara. ''Ada 70 lebih ukuran yang menjadi kriteria tinggi rendahnya daya saing, dan yang masuk dalam domain kami hanya sekitar 20 persen,'' tambahnya.

Ia memastikan, untuk meningkatkan daya saing ini tentu harus ada dukungan dan tanggung jawab lintas kementerian/institusi. Artinya, tinggi rendahnya daya saing tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemenbudpar.

Kemenbudpar, kata Firmansyah, telah membentuk tim pokja (kelompok kerja) lintas kementerian yang diharapkan mampu mendorong sinergi lintas institusi. Program kerjanya, kata dia, mencari solusi terhadap persoalan yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. (010)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=30688

Blue Bird Diteror Sporadis Tapi Dibantah Humas Bali Taksi

DENPASAR - Seolah belum puas melakukan aksi sweeping, seperti sebelumnya, Senin (15/2) lalu, sejumlah anggota Paguyuban Jasa Wisata Bali (PJWB) kembali melakukan aksi sweeping. Aksi tersebut disebut-sebut dilakukan di kawasan Jalan Sunset Road, Rabu (17/2) siang kemarin.

Salah seorang sumber tepercaya koran ini mengatakan, aksi sweeping itu dilakukan tepat di depan Carrefour Sunset Road sekitar jam 11.00 Rabu siang. Aksi sweeping itu nyaris berujung anarkis, karena sejumlah sopir taksi non Bali Taksi sudah menunjukkan emosinya.

Sumber yang juga berprofesi sebagai sopir taksi ini mengatakan bahwa aksi itu dilakukan dengan cara menyetop taksi-taksi Bali Taksi yang lewat di kawasan itu. Apabila taksi tersebut berisi penumpang. Maka, penumpang itu dikeluarkan oleh sopir-sopir taksi itu.

"Kalau ada muatannya, ya penumpangnya itu diturunkan. Sopirnya juga disuruh turun lalu dicaci maki. Begitu mereka sudah puas, sopir Blue Bird itu langsung disuruh balik lagi, sedangkan penumpangnya ya harus melongo. Malahan tadi ada penumpang bule yang diturunkan," ujar sumber tersebut.

Namun beruntung aksi sweeping itu tidak berlangsung lama, melainkan hanya berlangsung antara 15 sampai 30 menit saja. Radar Bali sempat mencoba menyambangi lokasi sweeping tersebut, namun sudah lengang. "Tidak sampai ada perusakan-perusakan taksi seperti hari Senin kemarin," imbuh sumber saksi di lokasi kejadian, kepada koran ini.

Di tempat terpisah, sekretaris PJWB Oka Suardiana saat dihubungi via ponselnya Rabu kemarin dengan tegas membantah hal tersebut. Menurut pria yang kerap menjadi juru bicara paguyuban ini, aksi itu bukan atas instruksi dari PJWB. Kalaupun ada, aksi sweeping itu tidak jadi tanggung jawab PJWB.

"Kami sudah minta teman-teman (paguyuban) supaya cooling down dulu sambil menunggu kerja tim yustisi. Kalaupun ada aksi (sweeping) itu, kami tidak pernah memberikan instruksi untuk melakukan hal itu. Kalau sampai benar ada, itu tindakan pribadi dan bukan tanggung jawab paguyuban," tegasnya.

Sementara itu, Humas Bali Taksi Nyoman Mertadi saat dikonfirmasi kemarin juga menyatakan tidak ada aksi sweeping itu. "Saya sudah cek ke bagian operasional kami, ternyata aksi sweeping itu tidak ada pak. Teman-teman (sopir) di lapangan juga tidak tahu itu," ungkap Mertadi. (eps)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=143731

Perwali Bangunan Style Bali Telat

DENPASAR- Walaupun Perwali tentang bangunan yang bergaya Bali terlambat dilakukan, tapi menurut pengamat bangunan Putu Rumawan Salain Kamis (18/2) kemarin sudah sangat baik ada rencana pembuatan Perwali tentang bangunan gedung dengan style Bali.

"Sangat bagus, Perwali dibuat agar dapat menata wajah kota Denpasar," ungkap Rumawan Salain.

Dengan adanya Perwali ini akan dapat mengatur warga masyarakat yang membangun dengan menggunakan style Bali. Serta masyarakat yang membangun harus mengacu kepada perwali. Karena Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali sebaiknya menggunakan style Bali dengan berbagai variasi yang berasal dari berbagai macam style dari daerah yang lain di Bali.

Selain untuk menunjukkan berbagai macam tyle bangunan yang ada di Bali, dapat juga mengembangkan ide-ide dan kreatifitas arsitek lokal. Karena terlambatnya perwali di buat, tambah dosen Fakultas Teknik Unud ini hingga di Denpasar sudah banyak terjadi pelanggaran baik itu dalam perizinan maupun hal-hal yang lainnya.

"Pembuatan perwali terlambat, banyak terjadi pelanggaran," ujar pengamat tata ruang.

Harap ahli arsitektur ini perwali segera di buat dan kalau perlu sesudah Perwali di buat Perda dapat disusun untuk mendukung perwali yang sudah ada. Ketika koran ini menanyakan Perwali berlaku surut dengan spontan Rumawan mengatakan setuju bila berlaku surut, tapi itu kembali lagi kepada Pemerintah. Jika berlaku surut pemerintah akan menyusun kembali peraturan peralihan.

"Perwali berlaku surut, terserah pemerintah tapi harus ada peraturan peralihan di buat," kata Rumawan.

Dapat juga Perwali berlaku surut secara otomatis kalau ada warga masyarakat mengajukan perubahan gedung. Saat perubahan gedung, gaya gedung yang belum style Bali dapat langsung di ubah sesuai dengan style Bali. (reg) http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=143929

Regulasi Perpajakan Tak Mengenal ''Tax Holiday''

Jakarta (Bali Post)-
Kementrian Keuangan menilai pemberian tax holiday yang diharapkan mampu memicu peningkatan investasi tidak dikenal dalam ranah regulasi berkenaan perpajakan di Indonesia. Solusi atas hal tersebut adalah dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu mengatakan, penerapan tax holiday tidak dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Upaya peningkatan investasi dalam negeri dengan insentif seperti itu merupakan hal yang nihil.

''Kami akan kaji. Tapi memang dalam perundang-undangan kita tidak mengenal tax holiday, solusi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk KEK,'' ujar Anggito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2) kemarin.

Anggito menambahkan, ketimbang memberikan tax holiday, fasilitas KEK justru melebihi tax holiday. Namun tentang permintaan Kementerian Perindustrian ini, Kementerian Keuangan akan melihat konteks permintaanya seperti apa. ''Kami sudah cukup banyak memberikan, jadi kami akan lihat apalagi yang bisa kami berikan dari sisi fiskal,'' paparnya.

Tentunya pernyataan itu jelas berseberangan dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam beberapa kesempatan, pemberian insentif berupa tax holiday perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Menurutnya, pemberian tax holiday lazim digunakan oleh banyak negara yang menginginkan masuknya investasi.

Hidayat melihat, pemberian tax holiday dapat dilakukan bagi pengembangan industri di kawasan timur Indonesia. Adanya pemberian tax holiday maka perlu adanya perubahan aturan perpajakan. Jadi, kalau pun terjadi penolakan di sektor pajak, hal itu sangat wajar karena adanya prioritas penerimaan pajak.



Sektor Swasta

Masih berkaitan dengan investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan mengatakan, setengah kebutuhan investasi nasional harus dipenuhi sektor swasta. Pemerintah tidak dapat melakukan sendirian.

Menurut dia, pihaknya menargetkan investasi setiap tahunnya Rp 2.000 triliun. Jumlah investasi itu berasal dari beberapa sektor dan komponen di antaranya pembelanjaan, investasi jangka panjang dan pendek, investasi oleh PMA dan PMDN, dan investasi di hulu migas.

Gita mengutarakan, saat ini telah ada sekitar lima investor yang berminat untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Di antara lima investor tersebut ada yang berasal dari Timur Tengah.

Selain kelima calon investor ini, pihak Emaar Properties juga menyatakan kesediaan kembali untuk berinvestasi di proyek pariwisata NTB. Gita menargetkan, semester ini proyek tersebut dapat terealisasi. ''Kami tidak bisa menyebutkan yang lima itu siapa, tapi yang pasti sudah ada. Untuk NTB sendiri, kami akan membuka koridornya supaya ada calon investor lain. Sudah ada beberapa yang memasukkan permohonan. Emaar salah satunya pula,'' pungkasnya.(kmb1)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=30358