Mangupura (Bali Post) -
Pembongkaran menara telekomunikasi (tower) tak berizin alias liar di Badung, tak menyurutkan niat operator seluler untuk menanamkan investasinya. Kini, operator menggunakan modus baru dengan membangun tower kamuflase tak berizin. Jumlahnya makin marak di sejumlah wilayah Badung. Kalangan DPRD Badung pun curiga, pemerintah sengaja tutup mata dengan hal ini.
Tower-tower kamuflase di Badung, banyak yang berupa talang air yang didirikan di rumah-rumah warga yang tingginya sekitar 15 meter. Tidak hanya izin operasional, IMB pun tak dikantongi. Tower macam ini bisa dijumpai antara lain di wilayah Sibang Gede, Munggu dan beberapa kawasan lainnya. Menurut informasi, keberadaan tower kamuflase bodong itu sudah masuk ke Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung. Sayangnya, dinas bersangkutan tidak melakukan tindakan apa pun hingga kini.
Sekretaris Komisi A DPRD Badung I Made Duama, Senin (8/11) kemarin, mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, tower bodong melanggar Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 1974 tentang Bangun-bangunan Badung dan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. Artinya, pemerintah khususnya dinas terkait, harus proaktif menegakkan aturan. Jangan malah terkesan main mata dengan investor.
Khusus tower bodong yang sudah berdiri, Duama mendesak tim yustisi segera mengambil tindakan tegas. Tower kamuflase liar harus segera dirobohkan, sehingga tower liar tidak menjamur dan aturan dapat ditegakkan. ''Kalau memang tak memiliki izin, ya harus segera dirobohkan seperti tower-tower sebelumnya. Jangan malah dibiarkan makin banyak,'' ujarnya.
Dijelaskannya, Perda tentang tower dibuat untuk menghindari Badung menjadi hutan tower. "Di Badung hanya boleh ada 49 titik tower. Jadi, tower kamuflase itu jelas tidak boleh berdiri," ujarnya.
Soal tower kamuflase tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung I Made Sutama belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. (kmb25)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=44451
22/11/10
Hunian Vila di Bali Didominasi Turis Asia
Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=44624
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=44624
20/10/10
Wisata Bahari di Bali Terpadat di Asia Tenggara Pemerintah Perlu Kaji Tata Ruang Laut
Denpasar (Bali Post) -
Perkembangan wisata bahari di Bali dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, tahun ini Pulau Dewata mendapat peringkat terpadat di Asia Tenggara dengan total usaha mencapai 187 perusahaan. Tahun 1992 anggota Gahawisri Bali yang mengembangkan usaha wisata bahari atau tirta hanya berkisar 20 perusahaan.
Ketua DPD Gahawisri Bali Yos WK. Amerta, Senin (18/10) kemarin mengatakan, pesatnya perkembangan usaha wisata bahari perlu dikaji, baik tata ruang laut, pesisir maupun sungai untuk menentukan daya dukung (carrying capacity) Bali, terutama di lokasi Tanjung Benoa, Sungai Ayung dan Sungai Telaga Waja.
''Hal itu sudah kami usulkan ke Dinas Pariwisata (Disparda) Bali yang nantinya akan dikaji oleh Bappeda Provinsi Bali. Sebab, apabila ini terus berlanjut akan terjadi overload pada suatu kawasan, selain membahayakan keselamatan wisatawan pengguna kegiatan wisata tirta dan persaingan tidak sehat antarpebisnis,'' ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan jasa wisata tirta di Bali, di satu sisi sebagai salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan, di lain pihak terkendala lokasi tata ruang yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan aktivitas tersebut. Untuk itu, perlu kajian yang matang sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat dan kenyamanan bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan bahari.
Kendati, tidak dimungkiri masih ada kekurangan baik sarana maupun prasarana wisata tirta, termasuk yang paling mendesak yakni kajian tata ruang laut, namun hingga saat ini belum ada perda yang mengatur hal ini. Sehingga, terkesan belum ada perhatian dari pemerintah. ''Padahal, potensi dan kawasan yang kita miliki sangat luar biasa akan tetapi aturannya tidak jelas,'' ucapnya.
Melihat padatnya usaha wisata bahari di Bali, menurutnya, perlu mendapat penanganan yang lebih baik, meliputi pembenahan kualitas SDM, produk wisata bahari, palayanan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan wisata bahari. Selain itu, juga perlu diimbangi dengan penataan objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I.B. Kade Subhiksu mengatakan, jumlah 187 perusahaan di Bali (sesuai data di Gahawisri Bali) yang bergerak di wisata bahari dinilai sudah cukup banyak. Padatnya kegiatan wisata bahari di Bali menunjukkan setiap jengkal sungai, danau, dan laut di Bali memiliki nilai yang sangat mahal. Untuk itu, pelaku yang bergerak di bidang usaha wisata bahari memiliki kewajiban untuk ikut menata objek-objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Padatnya kegiatan wisata bahari berpotensi terjadi kerusahakan flora dan fauna, seperti ikan termasuk terumbu karang terutama di laut. ''Untuk menekan kerusahaan alam tersebut, pengusaha wisata bahari perlu menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan wisata bahari,'' ujarnya.
Subhiksu meminta pengusaha wisata bahari menghindari adanya praktik perang tarif. Adanya perang tarif ini akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada wisatawan pengguna jasa wisata bahari. Penurunan layanan jasa wisata bahari ini akan berdampak pada turunnya citra pariwisata Bali.
Pengusaha wisata bahari harus mampu memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari baik snorkeling, diving termasuk usaha wisata bahari lainnya. ''Ini di antaranya dengan menggunakan SDM pemandu wisata bahari yang telah bersertifikasi,'' tegasnya.(par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=43485
Perkembangan wisata bahari di Bali dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, tahun ini Pulau Dewata mendapat peringkat terpadat di Asia Tenggara dengan total usaha mencapai 187 perusahaan. Tahun 1992 anggota Gahawisri Bali yang mengembangkan usaha wisata bahari atau tirta hanya berkisar 20 perusahaan.
Ketua DPD Gahawisri Bali Yos WK. Amerta, Senin (18/10) kemarin mengatakan, pesatnya perkembangan usaha wisata bahari perlu dikaji, baik tata ruang laut, pesisir maupun sungai untuk menentukan daya dukung (carrying capacity) Bali, terutama di lokasi Tanjung Benoa, Sungai Ayung dan Sungai Telaga Waja.
''Hal itu sudah kami usulkan ke Dinas Pariwisata (Disparda) Bali yang nantinya akan dikaji oleh Bappeda Provinsi Bali. Sebab, apabila ini terus berlanjut akan terjadi overload pada suatu kawasan, selain membahayakan keselamatan wisatawan pengguna kegiatan wisata tirta dan persaingan tidak sehat antarpebisnis,'' ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan jasa wisata tirta di Bali, di satu sisi sebagai salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan, di lain pihak terkendala lokasi tata ruang yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan aktivitas tersebut. Untuk itu, perlu kajian yang matang sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat dan kenyamanan bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan bahari.
Kendati, tidak dimungkiri masih ada kekurangan baik sarana maupun prasarana wisata tirta, termasuk yang paling mendesak yakni kajian tata ruang laut, namun hingga saat ini belum ada perda yang mengatur hal ini. Sehingga, terkesan belum ada perhatian dari pemerintah. ''Padahal, potensi dan kawasan yang kita miliki sangat luar biasa akan tetapi aturannya tidak jelas,'' ucapnya.
Melihat padatnya usaha wisata bahari di Bali, menurutnya, perlu mendapat penanganan yang lebih baik, meliputi pembenahan kualitas SDM, produk wisata bahari, palayanan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan wisata bahari. Selain itu, juga perlu diimbangi dengan penataan objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I.B. Kade Subhiksu mengatakan, jumlah 187 perusahaan di Bali (sesuai data di Gahawisri Bali) yang bergerak di wisata bahari dinilai sudah cukup banyak. Padatnya kegiatan wisata bahari di Bali menunjukkan setiap jengkal sungai, danau, dan laut di Bali memiliki nilai yang sangat mahal. Untuk itu, pelaku yang bergerak di bidang usaha wisata bahari memiliki kewajiban untuk ikut menata objek-objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Padatnya kegiatan wisata bahari berpotensi terjadi kerusahakan flora dan fauna, seperti ikan termasuk terumbu karang terutama di laut. ''Untuk menekan kerusahaan alam tersebut, pengusaha wisata bahari perlu menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan wisata bahari,'' ujarnya.
Subhiksu meminta pengusaha wisata bahari menghindari adanya praktik perang tarif. Adanya perang tarif ini akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada wisatawan pengguna jasa wisata bahari. Penurunan layanan jasa wisata bahari ini akan berdampak pada turunnya citra pariwisata Bali.
Pengusaha wisata bahari harus mampu memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari baik snorkeling, diving termasuk usaha wisata bahari lainnya. ''Ini di antaranya dengan menggunakan SDM pemandu wisata bahari yang telah bersertifikasi,'' tegasnya.(par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=43485
Kawasan Pesisir Badung---(2-Habis) Terlalu Banyak Wacana, Perda Tak Berdaya
PEMBANGUNAN yang tak terkendali khususnya di bidang pariwisata, juga menjadi salah satu ancaman bagi kawasan pesisir pantai di Badung. Untuk itulah, perlu dirancang sebuah produk hukum sekaligus komitmen penegakan hukum yang mampu melindungi kawasan pesisir sekaligus mengakomodir pembangunan. Sebab, kondisi kawasan pesisir di Badung tidaklah sama.
Ketua Pansus RTRW Badung Putu Parwata mengatakan, pembahasan Ranperda RTRW Badung salah satunya menekankan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai. Seperti yang diketahui, selama ini, tidak sedikit pelanggaran sempadan pantai yang terjadi sehingga kawasan pesisir sebagai kawasan penyangga di hilir, keberadaannya terancam.
Menurutnya, kalau masalah pesisir, Ranperda RTRW Badung tetap mengacu pada RTRW Provinsi Bali. Dimana khusus untuk sempadan pantai jarak yang ditetapkan yaitu 100 meter. "Kita tetap sepakat dengan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Pansus juga memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini, khususnya pemanfaatannya dari sisi ekonomis. Ditambah lagi, tidak semua kawasan pesisir pantai memiliki kondisi dan struktur yang sama. Artinya, harus ada pemahaman dan kajian realistis tentang ketahanan kawasan sempadan pantai di masing-masing wilayah. Untuk itulah, Pansus akan kembali melakukan zoning wilayah atau pemetaan kawasan untuk mencari kawasan mana saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Dengan kata lain, ujar Ketua Komisi B DPRD Badung ini, 100 meter untuk sempadan pantai tidak mutlak dilakukan pada kawasan-kawasan tersebut. Walaupun tidak 100 meter, kajian mendalam masih perlu dilakukan guna menjamin ketahanan kawasan itu sendiri agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jika pada akhirnya terjadi pemangkasan jarak sempadan pantai misalnya menjadi 50 meter, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum khususnya pada ketentuan teknis. Ketentuan teknis inilah yang akan mengatur seperti apa implementasi pembangunan di kawasan sempadan pantai, sehingga ada jaminan kawasan itu tidak rusak.
"Singkatnya, kita akan men-zoning kembali sempadan pantai di Badung dalam RDTR untuk melihat kemungkinan yang ada. Kemudian jika memang memungkinkan untuk dibangun, ini kita pertegas kembali dengan menyusun ketentuan teknis," tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, setelah Ranperda RTRW Badung nantinya ditetapkan menjadi Perda, maka giliran semua pihak khususnya pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jangan lagi ada pihak-pihak yang melecehkan aturan. "Setelah Perda ditetapkan, pengawasan harus diperketat. Jangan main-main lagi. Pembangunan yang di luar peruntukan harus ditertibkan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Sementara itu, tingginya abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung dinilai Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA. akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakan aturan. Hampir di seluruh kabupaten/kota terjadi pelanggaran tata ruang, baik pelanggaran jalur sempadan pantai, sempadan sungai, penyerobotan lahan basah, kawasan suci serta munculnya berbagai bangunan yang tidak sesuai daerah peruntukan seperti hotel, vila, permukiman atau pun bangunan untuk kegiatan usaha.
Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan lainnya yang menyangkut keberlangsungan Bali selama ini masih terkesan tidak berdaya akibat pemerintahan yang ada terlalu banyak berwacana ketimbang mengambil tindakan kongkret. "Mereka seharusnya lebih konsen dalam menegakan aturan untuk Bali ke depan," ucap Rai Suryawijaya, Selasa (19/10) kemarin.
Menurutnya, penegakan Perda saat ini masih terkesan tebang pilih. "Penegakan hukum bagi investor harus diterapkan, jangan sampai pemerintah dipermainkan investor," ujarnya.
Direktur Utama BTDC Ir. I Made Mandra juga mengatakan, masalah abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung akibat kendornya penegakan aturan yang ada. "Yang paling berkompeten dalam menangani kerusakan pesisir adalah pemerintah, bukan pengusaha. Sebab, pengusaha telah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak," ungkapnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan dalam mengatasi abrasi yang terjadi belum maksimal. Perhatian pemerintah terhadap kawasan pesisir masih minim. "Tidak sedikit kawasan pesisir pantai yang mengalami abrasi dan hingga saat ini belum mendapat penanganan serius pemerintah," tandasnya. (ded/par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43525
Ketua Pansus RTRW Badung Putu Parwata mengatakan, pembahasan Ranperda RTRW Badung salah satunya menekankan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai. Seperti yang diketahui, selama ini, tidak sedikit pelanggaran sempadan pantai yang terjadi sehingga kawasan pesisir sebagai kawasan penyangga di hilir, keberadaannya terancam.
Menurutnya, kalau masalah pesisir, Ranperda RTRW Badung tetap mengacu pada RTRW Provinsi Bali. Dimana khusus untuk sempadan pantai jarak yang ditetapkan yaitu 100 meter. "Kita tetap sepakat dengan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Pansus juga memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini, khususnya pemanfaatannya dari sisi ekonomis. Ditambah lagi, tidak semua kawasan pesisir pantai memiliki kondisi dan struktur yang sama. Artinya, harus ada pemahaman dan kajian realistis tentang ketahanan kawasan sempadan pantai di masing-masing wilayah. Untuk itulah, Pansus akan kembali melakukan zoning wilayah atau pemetaan kawasan untuk mencari kawasan mana saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Dengan kata lain, ujar Ketua Komisi B DPRD Badung ini, 100 meter untuk sempadan pantai tidak mutlak dilakukan pada kawasan-kawasan tersebut. Walaupun tidak 100 meter, kajian mendalam masih perlu dilakukan guna menjamin ketahanan kawasan itu sendiri agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jika pada akhirnya terjadi pemangkasan jarak sempadan pantai misalnya menjadi 50 meter, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum khususnya pada ketentuan teknis. Ketentuan teknis inilah yang akan mengatur seperti apa implementasi pembangunan di kawasan sempadan pantai, sehingga ada jaminan kawasan itu tidak rusak.
"Singkatnya, kita akan men-zoning kembali sempadan pantai di Badung dalam RDTR untuk melihat kemungkinan yang ada. Kemudian jika memang memungkinkan untuk dibangun, ini kita pertegas kembali dengan menyusun ketentuan teknis," tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, setelah Ranperda RTRW Badung nantinya ditetapkan menjadi Perda, maka giliran semua pihak khususnya pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jangan lagi ada pihak-pihak yang melecehkan aturan. "Setelah Perda ditetapkan, pengawasan harus diperketat. Jangan main-main lagi. Pembangunan yang di luar peruntukan harus ditertibkan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Sementara itu, tingginya abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung dinilai Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA. akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakan aturan. Hampir di seluruh kabupaten/kota terjadi pelanggaran tata ruang, baik pelanggaran jalur sempadan pantai, sempadan sungai, penyerobotan lahan basah, kawasan suci serta munculnya berbagai bangunan yang tidak sesuai daerah peruntukan seperti hotel, vila, permukiman atau pun bangunan untuk kegiatan usaha.
Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan lainnya yang menyangkut keberlangsungan Bali selama ini masih terkesan tidak berdaya akibat pemerintahan yang ada terlalu banyak berwacana ketimbang mengambil tindakan kongkret. "Mereka seharusnya lebih konsen dalam menegakan aturan untuk Bali ke depan," ucap Rai Suryawijaya, Selasa (19/10) kemarin.
Menurutnya, penegakan Perda saat ini masih terkesan tebang pilih. "Penegakan hukum bagi investor harus diterapkan, jangan sampai pemerintah dipermainkan investor," ujarnya.
Direktur Utama BTDC Ir. I Made Mandra juga mengatakan, masalah abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung akibat kendornya penegakan aturan yang ada. "Yang paling berkompeten dalam menangani kerusakan pesisir adalah pemerintah, bukan pengusaha. Sebab, pengusaha telah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak," ungkapnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan dalam mengatasi abrasi yang terjadi belum maksimal. Perhatian pemerintah terhadap kawasan pesisir masih minim. "Tidak sedikit kawasan pesisir pantai yang mengalami abrasi dan hingga saat ini belum mendapat penanganan serius pemerintah," tandasnya. (ded/par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43525
PHRI Badung Keluhkan Maraknya Bisnis Vila Ilegal
Mangupura (Bali Post) -
Keberadaan usaha vila di Bali terutama di kawasan wisata Badung terus mendapat sorotan pelaku pariwisata. Selain dituding mengoperasikan kendaraan wisata tanpa izin, akomodasi yang menawarkan private facility ini disinyalir banyak beroperasi tanpa mengatongi izin usaha.
Keberadaan vila saat ini tidak hanya bangunannya yang banyak melanggar, namun juga melanggar izin operasional. ''Keberadaan mereka tentunya merugikan pengusaha legal dan pemerintah, karena tidak membayar pajak,'' ungkap Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA., Rabu (20/10) kemarin.
Rai Suryawijaya mensinyalir, usaha ilegal ini banyak dilakoni oleh warga asing yang menginvestasikan modalnya di Bali. Maraknya keberadaan vila, bungalo dan pondok wisata tanpa izin usaha juga menjadi penyebab rusaknya citra pariwisata Bali. Mengingat sarana pariwisata ini cenderung memberikan pelayanan yang buruk akibat harga yang rendah.
''Kami berharap pemeritah melibatkan pelaku usaha melakukan sidak ke lapangan. Penegakan hukum bagi investor yang terkesan lemah memicu maraknya pelanggaran. Jangan sampai pemerintah dipermainkan investor akibat lemahnya pengawasan dalam menegakkan aturan,'' pintanya.
Rai Suryawijaya menilai, maraknya keberadaan bisnis vila yang beroperasi secara ilegal menyebabkan rendahnya tingkat akupansi atau hunian hotel di Bali. Data terakhir, jumlah vila yang beroperasi diperkirakan mencapai 1.600 unit.
Sekretaris PHRI Bali, Ferry Markus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengambil sikap tegas dengan menutup operasional sarana pariwisata ilegal tersebut. Bahkan, jika diperlukan melakukan pembongkaran terhadap vila, bungalo atau pondok wisata yang ilegal.
Ia menegaskan selain melakukan penertiban terhadap vila, bungalo dan pondok wisata ilegal, Pemprov Bali juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar dan Gianyar. Moratorium diperlukan mengingat jumlah kamar hotel di Bali telah lebih dari cukup yaitu mencapai 56.000 kamar.
Di lain sisi sejumlah pengusaha vila mengungkapkan proses memperoleh izin usaha akomodasi pariwisata seperti vila di Bali cukup rumit dan harus melalui proses panjang. Ada beberapa langkah proses perizinan yang harus ditempuh pengelola vila untuk mendapatkan izin operasi. Mulai dari persetujuan prinsip untuk memperoleh izin membuat bangunan (IMB) dengan melampirkan lima syarat administrasi dan enam syarat teknis. Proses panjang yang mesti dilalui diperkirakan menjadi pemicu maraknya vila tidak berizin. (par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=43588
Keberadaan usaha vila di Bali terutama di kawasan wisata Badung terus mendapat sorotan pelaku pariwisata. Selain dituding mengoperasikan kendaraan wisata tanpa izin, akomodasi yang menawarkan private facility ini disinyalir banyak beroperasi tanpa mengatongi izin usaha.
Keberadaan vila saat ini tidak hanya bangunannya yang banyak melanggar, namun juga melanggar izin operasional. ''Keberadaan mereka tentunya merugikan pengusaha legal dan pemerintah, karena tidak membayar pajak,'' ungkap Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA., Rabu (20/10) kemarin.
Rai Suryawijaya mensinyalir, usaha ilegal ini banyak dilakoni oleh warga asing yang menginvestasikan modalnya di Bali. Maraknya keberadaan vila, bungalo dan pondok wisata tanpa izin usaha juga menjadi penyebab rusaknya citra pariwisata Bali. Mengingat sarana pariwisata ini cenderung memberikan pelayanan yang buruk akibat harga yang rendah.
''Kami berharap pemeritah melibatkan pelaku usaha melakukan sidak ke lapangan. Penegakan hukum bagi investor yang terkesan lemah memicu maraknya pelanggaran. Jangan sampai pemerintah dipermainkan investor akibat lemahnya pengawasan dalam menegakkan aturan,'' pintanya.
Rai Suryawijaya menilai, maraknya keberadaan bisnis vila yang beroperasi secara ilegal menyebabkan rendahnya tingkat akupansi atau hunian hotel di Bali. Data terakhir, jumlah vila yang beroperasi diperkirakan mencapai 1.600 unit.
Sekretaris PHRI Bali, Ferry Markus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengambil sikap tegas dengan menutup operasional sarana pariwisata ilegal tersebut. Bahkan, jika diperlukan melakukan pembongkaran terhadap vila, bungalo atau pondok wisata yang ilegal.
Ia menegaskan selain melakukan penertiban terhadap vila, bungalo dan pondok wisata ilegal, Pemprov Bali juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar dan Gianyar. Moratorium diperlukan mengingat jumlah kamar hotel di Bali telah lebih dari cukup yaitu mencapai 56.000 kamar.
Di lain sisi sejumlah pengusaha vila mengungkapkan proses memperoleh izin usaha akomodasi pariwisata seperti vila di Bali cukup rumit dan harus melalui proses panjang. Ada beberapa langkah proses perizinan yang harus ditempuh pengelola vila untuk mendapatkan izin operasi. Mulai dari persetujuan prinsip untuk memperoleh izin membuat bangunan (IMB) dengan melampirkan lima syarat administrasi dan enam syarat teknis. Proses panjang yang mesti dilalui diperkirakan menjadi pemicu maraknya vila tidak berizin. (par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=43588
19/08/10
Taksi Dipantau Lagi Hari Ini Tim Yustisi Bergerak
DENPASAR - Sempat beristirahat selama beberapa pekan, Tim Yustisi yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan taksi di Bali akan kembali bekerja. Rencananya Kamis (19/8) hari ini tim yustisi kembali melakukan sidak selama dua hari mendatang.
Hal tersebut terungkap setelah Tim Yustisi dan enam operator taksi melakukan rapat pembinaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bali, Rabu (18/8) kemarin. Dalam rapat tersebut kompak dihadiri enam operator taksi yaitu Kowinu Taksi Bali, Jimbaran Taksi, Ngurah Rai Taksi, Bali Taksi, Komotra Bali Taksi, dan Wahana Taksi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Ketut Wija yang dikonfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk melakukan pembinaan terhadap enam operator taksi yang telah disidak oleh Tim Yustisi. "Intinya kami meminta kepada keenam operator taksi agar segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KM35," jelas Wija yang juga Ketua Tim Yustisi itu.
Menurut Wija, setelah melakukan evaluasi dan inspeksi selama sebulan terakhir, keenam operator memang sama-sama mendapatkan surat peringatan pertama. Sejauh ini, Wija juga mengakui jika masih ada operator taksi yang belum melengkapi delapan poin sebagaimana diatur dalam KM35.
Untuk itu, hari ini rencananya Tim Yustisi akan kembali melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut atas inspeksi sebelumnya yang "membuahkan" surat teguran kepada enam operator taksi. "Kami berharap besok (hari ini, Red) operator taksi menyediakan lama saja armada yang sudah sesuai dengan KM35," pinta Wija yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali itu, dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih jauh menurutnya walaupun nanti ada operator yang seluruh armadanya sudah menjalankan aturan sesuai dengan KM35, Wija menyatakan patut diapresiasi dengan memberikan reward (penghargaan). Hanya saja, Wija tidak merinci reward seperti apa yang akan diberikan oleh tim yustisi.
Rencananya setelah melakukan sidak selama dua hari kedepan terhadap enam operator taksi, tim yustisi juga akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan enam operator taksi. "Kalau masih ada yang belum melengkapi, kami masih akan memberi waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak tentu akan kami berikan teguran kedua," jelasnya.
"Tapi kami berharap setelah teguran kedua itu tidak ada lagi operator taksi yang membandel. Jangan sampai ada teguran ketiga yang berujung pada pencabutan ijin operasional taksi. Kami sama sekali tidak berharap hal tersebut terjadi," tandas Wija. (eps)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175592
Hal tersebut terungkap setelah Tim Yustisi dan enam operator taksi melakukan rapat pembinaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bali, Rabu (18/8) kemarin. Dalam rapat tersebut kompak dihadiri enam operator taksi yaitu Kowinu Taksi Bali, Jimbaran Taksi, Ngurah Rai Taksi, Bali Taksi, Komotra Bali Taksi, dan Wahana Taksi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Ketut Wija yang dikonfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk melakukan pembinaan terhadap enam operator taksi yang telah disidak oleh Tim Yustisi. "Intinya kami meminta kepada keenam operator taksi agar segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KM35," jelas Wija yang juga Ketua Tim Yustisi itu.
Menurut Wija, setelah melakukan evaluasi dan inspeksi selama sebulan terakhir, keenam operator memang sama-sama mendapatkan surat peringatan pertama. Sejauh ini, Wija juga mengakui jika masih ada operator taksi yang belum melengkapi delapan poin sebagaimana diatur dalam KM35.
Untuk itu, hari ini rencananya Tim Yustisi akan kembali melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut atas inspeksi sebelumnya yang "membuahkan" surat teguran kepada enam operator taksi. "Kami berharap besok (hari ini, Red) operator taksi menyediakan lama saja armada yang sudah sesuai dengan KM35," pinta Wija yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali itu, dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih jauh menurutnya walaupun nanti ada operator yang seluruh armadanya sudah menjalankan aturan sesuai dengan KM35, Wija menyatakan patut diapresiasi dengan memberikan reward (penghargaan). Hanya saja, Wija tidak merinci reward seperti apa yang akan diberikan oleh tim yustisi.
Rencananya setelah melakukan sidak selama dua hari kedepan terhadap enam operator taksi, tim yustisi juga akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan enam operator taksi. "Kalau masih ada yang belum melengkapi, kami masih akan memberi waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak tentu akan kami berikan teguran kedua," jelasnya.
"Tapi kami berharap setelah teguran kedua itu tidak ada lagi operator taksi yang membandel. Jangan sampai ada teguran ketiga yang berujung pada pencabutan ijin operasional taksi. Kami sama sekali tidak berharap hal tersebut terjadi," tandas Wija. (eps)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175592
Bali Jadi Target Wisata MICE hingga 2014
Denpasar (Bali Post) -
Bali diperkirakan akan menjadi target penyelenggaraan wisata meetings, incentives, conference, and exhibitions (MICE) hingga 2014 mendatang. Hal ini terlihat bidding atau permintaan MICE yang terus tumbuh sampai empat tahun mendatang.
Ketua Society of Indonesia Professional Convention Organizers (SIPCO) Bali Putu Juarez R Putra menyatakan, sebagian besar peserta MICE akan mengisi waktunya untuk menikmati keindahan dan budaya Bali sebelum dan sesudah agenda MICE.
''Untuk beberapa tahun ke depan, Bali saya kira masih dilirik berbagai perusahaan multinasional sebagai tempat penyelenggaraan MICE. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita,'' kata Putu Juarez di Denpasar, Kamis (19/8) kemarin.
Menurutnya, wisatawan MICE memiliki spending money yang jauh lebih besar dibandingkan tipe wisatawan yang lain. Sebab, belanja tamu MICE lima kali lipat wisatawan perorangan atau grup. Terlebih, golongan backpacker yang hanya membelanjakan di bawah Rp l juta per hari.
Kegiatan MICE hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai ratusan. Meski, memasuki bulan Ramadhan kegiatan MICE, khususnya di Indonesia sedikit menurun. ''Namun, kami optimis wisata MICE tahun ini akan terus tumbuh hingga puncaknya November mendatang,'' ungkapnya.
Dikatakan, wisatawan yang melakukan kegiatan MICE di Bali setiap tahunnya rata-rata mencapai 10 persen dari total kunjungan wisatawan. Wisatawan MICE memiliki jadwal yang cukup padat selama di Bali. Namun, sebagian dari mereka akan melakukan juga perjalanan wisata.
Upaya pemerintah membuat convention center yang memiliki kapasitas besar akan sangat mendukung kegiatan MICE. ''Sebab, selama ini ketidaktersediann tempat yang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan MICE,'' ucapnya.
Penanganan wisatawan MICE, diakui Putu Juarez perlu profesionalisme dari para pengelola kegiatan agar mampu menangani aktivitas MICE dengan baik, dan meningkatkan pencitraan Bali di mata wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparda) Bali, Ida Bagus Subhiksu menerangkan, wisata MICE selama 2010 cukup mengdongkrak pertumbuhan pariwisata Bali. Indikasi yang jelas terlihat hingga belakangan ini, setiap penyelenggaraan wisata konvensi, peminatnya melimpah, sampai dua kali lipat dibandingkan di tempat lain.
Bali sangat potensial mengembangkan wisata MICE, karena memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Hal ini terbukti dengan banyaknya konferensi internasional yang digelar di Bali. ''Kekayaan alam dan budaya kita juga ikut menunjang wisata konvensi di Bali,'' paparnya.
Menurutnya, Bali selalu siap menjadi tuan rumah setiap kegiatan bertaraf internasional. Wujud keseriusan Pemprov Bali dalam menggarap pasar MICE ditunjukan dengan recana pembanguna convention center. ''Australia, Jepang, Cina, Korea, Rusia adalah beberapa negara yang selama ini kerap melakukan pertemuan internsional di Bali,'' pungkasnya.(par)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=40592
Bali diperkirakan akan menjadi target penyelenggaraan wisata meetings, incentives, conference, and exhibitions (MICE) hingga 2014 mendatang. Hal ini terlihat bidding atau permintaan MICE yang terus tumbuh sampai empat tahun mendatang.
Ketua Society of Indonesia Professional Convention Organizers (SIPCO) Bali Putu Juarez R Putra menyatakan, sebagian besar peserta MICE akan mengisi waktunya untuk menikmati keindahan dan budaya Bali sebelum dan sesudah agenda MICE.
''Untuk beberapa tahun ke depan, Bali saya kira masih dilirik berbagai perusahaan multinasional sebagai tempat penyelenggaraan MICE. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita,'' kata Putu Juarez di Denpasar, Kamis (19/8) kemarin.
Menurutnya, wisatawan MICE memiliki spending money yang jauh lebih besar dibandingkan tipe wisatawan yang lain. Sebab, belanja tamu MICE lima kali lipat wisatawan perorangan atau grup. Terlebih, golongan backpacker yang hanya membelanjakan di bawah Rp l juta per hari.
Kegiatan MICE hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai ratusan. Meski, memasuki bulan Ramadhan kegiatan MICE, khususnya di Indonesia sedikit menurun. ''Namun, kami optimis wisata MICE tahun ini akan terus tumbuh hingga puncaknya November mendatang,'' ungkapnya.
Dikatakan, wisatawan yang melakukan kegiatan MICE di Bali setiap tahunnya rata-rata mencapai 10 persen dari total kunjungan wisatawan. Wisatawan MICE memiliki jadwal yang cukup padat selama di Bali. Namun, sebagian dari mereka akan melakukan juga perjalanan wisata.
Upaya pemerintah membuat convention center yang memiliki kapasitas besar akan sangat mendukung kegiatan MICE. ''Sebab, selama ini ketidaktersediann tempat yang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan MICE,'' ucapnya.
Penanganan wisatawan MICE, diakui Putu Juarez perlu profesionalisme dari para pengelola kegiatan agar mampu menangani aktivitas MICE dengan baik, dan meningkatkan pencitraan Bali di mata wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparda) Bali, Ida Bagus Subhiksu menerangkan, wisata MICE selama 2010 cukup mengdongkrak pertumbuhan pariwisata Bali. Indikasi yang jelas terlihat hingga belakangan ini, setiap penyelenggaraan wisata konvensi, peminatnya melimpah, sampai dua kali lipat dibandingkan di tempat lain.
Bali sangat potensial mengembangkan wisata MICE, karena memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Hal ini terbukti dengan banyaknya konferensi internasional yang digelar di Bali. ''Kekayaan alam dan budaya kita juga ikut menunjang wisata konvensi di Bali,'' paparnya.
Menurutnya, Bali selalu siap menjadi tuan rumah setiap kegiatan bertaraf internasional. Wujud keseriusan Pemprov Bali dalam menggarap pasar MICE ditunjukan dengan recana pembanguna convention center. ''Australia, Jepang, Cina, Korea, Rusia adalah beberapa negara yang selama ini kerap melakukan pertemuan internsional di Bali,'' pungkasnya.(par)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=40592
Ada Mafia Pemungutan PHR Keluhan Pelaku Pariwisata di Dewan
DENPASAR - Komponen Pariwisata mendatangi Gedung DPRD Bali kemarin. Mereka mengadukan berbagai masalah menyangkut Pariwisata Bali. Yakni soal kenaikan pajak ABT (Air Bawah Tanah) dan mafia PHR selama ini.
Rombongan dipimpin oleh Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB Ngurah Wijaya. Selain itu ada juga pengusaha Bagus Sudibya, Ketua Asita Bagus Sudiana, Sekjen PHRI Gusti Kade Astawa dan banyak lagi lainnya. Seperti Bali Hotel Asosiation hingga persatuan vila di Bali. Sedangkan pihak dewan yang menerima dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi. Ada juga Ketua Komisi I Made Arjaya, Ketua Komisi IV Nyoman Partha, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Kariyasa Adnyana dan lainnya.
Bagus Sudibya memulai dengan mengatakan bahwa pajak ABT sangat mencekik pengusaha. Kenaikannya sampai seribu persen lewak SK Gubernur, kemudian ada surat susulan penundaan pemberlakuan seribu persen. Tapi, untuk sementara yang berlaku adalah kenaikan 500 persen. Namun hal itu dianggap tetap berat. Komponen Pariwisata mendesak agar ditunda pemberlakukan SK tersebut. Dan mendesak Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk meminta Gubernur menundanya. "Kami harapkan ada rekomendasi hari ini juga agar Gubernur mau menunda kenaikan pajak ABT itu," sebut Bagus Sudibya.
Keluhan lain adalah masalah kemacetan yang mengancam pariwisata. Kemudian saat ini mobil tanpa izin angkutan wisata sangat banyak. Mobil ilegal ini diharapkan agar ditertibkan. Begitu juga masalah kelangkaan mikol, dan izin satu pintu. Termasuk juga disampaikan agar pengelolaan Bali adalah sistem satu pulau. Bukan seperti sekarang ada 9 kepala kabupaten/Kota yang kerap memiliki kebijakan berbeda menyangkut pariwisata.
Yang cukup menarik adalah ketika Direktur Utama BTDC Made Mandra berbicara. Dia mengatakan agar sistem pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restauran) menggunakan sistem online. Karena selama ini banyak penyimpangan. Dia memberikan rumusan yang menujukan bobroknya pola pemungutan PHR. Jika saja PHR diturunkan 50 persen dalam pemungutannya, kemudian gunakan sistem online, dia yakin akan mendapatkan pajak tiga kali lipat seperti yang dipungut 100 persen sekarang. "Saya yakin itu. Kalaupun diturunkan pemungutannya 50 persen. Kemudian gunakan sistem online, akan naik sampai tiga kali lipat dibandingkan manual sekarang," sebut Mandra.
Atas penjelasan ini, ketika sesi tanya jawab langsung Ketua Komisi I Made Arjaya angkat bicara. Dia mengatakan ada yang menarik disampaikan Mandra. "Artinya sudah jelas, apalagi sekelas Dirut BTDC menjelaskan penyimpangan itu. Yang harus dijelaskan sekarang apa pemungut pajaknya nakal atau wajib pajaknya?," sentil Arjaya.
Kalau dari kaca mata Arjaya, malah dua-duanya nakal. Lantaran dua-duanya diuntungkan. Misalnya sebuah hotel menyetor PHR Rp 100 juta, pihak pemungut pajak membuatkan pembukuan palsu. Yang mampu menurunkan wajib pajak misalnya menjadi Rp 25 juta saja. Dengan imbalan pemungut pajak Rp 25 juta. "Kan tetap untung pihak hotel Rp 50 juta. Ini terjadi kan? Mestinya Pak Mandra juga ikut menangkap model ini. Saya yakin tahu sebagai pimpinan di BTDC," sodoknya.
Sedangkan menyangkut desakan agar ada rekomendasi penundaan ABT sempat alot. Lantaran ada beda pendapat antar angota dewan, hingga akhirnya Suwandhi memberikan jalan tengah. Untuk melakukan kajian hingga satu minggu ke depan, untuk memberikan rekomendasi atas masalah ABT tersebut.
Mandra dikonfirmasi atas masalah mafia PHR itu, malah dia sedikit takut membebernya. Termasuk sewot ketika ditanya bahwa mafia PHR terjadi banyak di Badung termasuk di BTDC. "Jangan saya dibilang menyebutkan Badung. Saya bisa tuntut Anda," ketus pria yang dulu sempat banyak dirundung masalah dugaan penyimpangan anggaran di BTDC ini. (art)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=175260
Rombongan dipimpin oleh Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB Ngurah Wijaya. Selain itu ada juga pengusaha Bagus Sudibya, Ketua Asita Bagus Sudiana, Sekjen PHRI Gusti Kade Astawa dan banyak lagi lainnya. Seperti Bali Hotel Asosiation hingga persatuan vila di Bali. Sedangkan pihak dewan yang menerima dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi. Ada juga Ketua Komisi I Made Arjaya, Ketua Komisi IV Nyoman Partha, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Kariyasa Adnyana dan lainnya.
Bagus Sudibya memulai dengan mengatakan bahwa pajak ABT sangat mencekik pengusaha. Kenaikannya sampai seribu persen lewak SK Gubernur, kemudian ada surat susulan penundaan pemberlakuan seribu persen. Tapi, untuk sementara yang berlaku adalah kenaikan 500 persen. Namun hal itu dianggap tetap berat. Komponen Pariwisata mendesak agar ditunda pemberlakukan SK tersebut. Dan mendesak Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk meminta Gubernur menundanya. "Kami harapkan ada rekomendasi hari ini juga agar Gubernur mau menunda kenaikan pajak ABT itu," sebut Bagus Sudibya.
Keluhan lain adalah masalah kemacetan yang mengancam pariwisata. Kemudian saat ini mobil tanpa izin angkutan wisata sangat banyak. Mobil ilegal ini diharapkan agar ditertibkan. Begitu juga masalah kelangkaan mikol, dan izin satu pintu. Termasuk juga disampaikan agar pengelolaan Bali adalah sistem satu pulau. Bukan seperti sekarang ada 9 kepala kabupaten/Kota yang kerap memiliki kebijakan berbeda menyangkut pariwisata.
Yang cukup menarik adalah ketika Direktur Utama BTDC Made Mandra berbicara. Dia mengatakan agar sistem pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restauran) menggunakan sistem online. Karena selama ini banyak penyimpangan. Dia memberikan rumusan yang menujukan bobroknya pola pemungutan PHR. Jika saja PHR diturunkan 50 persen dalam pemungutannya, kemudian gunakan sistem online, dia yakin akan mendapatkan pajak tiga kali lipat seperti yang dipungut 100 persen sekarang. "Saya yakin itu. Kalaupun diturunkan pemungutannya 50 persen. Kemudian gunakan sistem online, akan naik sampai tiga kali lipat dibandingkan manual sekarang," sebut Mandra.
Atas penjelasan ini, ketika sesi tanya jawab langsung Ketua Komisi I Made Arjaya angkat bicara. Dia mengatakan ada yang menarik disampaikan Mandra. "Artinya sudah jelas, apalagi sekelas Dirut BTDC menjelaskan penyimpangan itu. Yang harus dijelaskan sekarang apa pemungut pajaknya nakal atau wajib pajaknya?," sentil Arjaya.
Kalau dari kaca mata Arjaya, malah dua-duanya nakal. Lantaran dua-duanya diuntungkan. Misalnya sebuah hotel menyetor PHR Rp 100 juta, pihak pemungut pajak membuatkan pembukuan palsu. Yang mampu menurunkan wajib pajak misalnya menjadi Rp 25 juta saja. Dengan imbalan pemungut pajak Rp 25 juta. "Kan tetap untung pihak hotel Rp 50 juta. Ini terjadi kan? Mestinya Pak Mandra juga ikut menangkap model ini. Saya yakin tahu sebagai pimpinan di BTDC," sodoknya.
Sedangkan menyangkut desakan agar ada rekomendasi penundaan ABT sempat alot. Lantaran ada beda pendapat antar angota dewan, hingga akhirnya Suwandhi memberikan jalan tengah. Untuk melakukan kajian hingga satu minggu ke depan, untuk memberikan rekomendasi atas masalah ABT tersebut.
Mandra dikonfirmasi atas masalah mafia PHR itu, malah dia sedikit takut membebernya. Termasuk sewot ketika ditanya bahwa mafia PHR terjadi banyak di Badung termasuk di BTDC. "Jangan saya dibilang menyebutkan Badung. Saya bisa tuntut Anda," ketus pria yang dulu sempat banyak dirundung masalah dugaan penyimpangan anggaran di BTDC ini. (art)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=175260
Ada Manipulasi, PHRI Bali Kecil Pengawasan Juga Jadi Penyebab
KUTA - Pendapatan pajak dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran (PHR) masih dianggap terlalu kecil. Padahal Bali sangat tergantung pada sektor jasa di bidang pariwisata. Namun secara umum pendapatan PHR di Bali masih menduduki peringkat ketiga, dan bukan peringkat pertama.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali Zulfika Thahar mengatakan, penerimaan pajak pariwisata di Bali masih kalah dengan pendapatan di sektor jasa keuangan dan perbankan, serta pendapatan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Masing-masing sektor tadi memberikan kontribusi sebesar 14 persen dan 12 persen dari keseluruhan pajak. Sementara sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi sebesar 10 persen saja. "Padahal motor penggerak ekonomi Bali adalah pariwisata," ungkap Zulfika di sela-sela acara Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Negara ASEAN, yang digelar di Hotel Santika Kuta, Kamis (5/8) kemarin.
Menurutnya, rendahanya pendapatan dari sektor pariwisata karena pengawasan di sektor tersebut belum ketat. Belum lagi adanya praktik manipulasi dari sejumlah oknum stakeholder di bidang Pariwisata.
"Masih ada banyak vila liar yang dikelola oleh asing. Promosi dan transaksinya bisa via internet atau kartu kredit. Ini belum bisa dikontrol, dan belum ada sistem yang bisa mendeteksi secara riil jumlah tamu yang menginap," lanjutnya.
Padahal, Ditjen Pajak masih berharap banyak pada pendapatan dari sektor pariwisata. Akibat longgarnya pengawasan itu, target penerimaan pajak tahun 2010 yang dipatok sebesar Rp 3 triliun, terancam gagal dicapai. "Sekarang baru sekitar Rp 1,7 triliun saja," kata Zulfika.
Kanwil Ditjen Pajak Bali mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait maraknya vila liar di Bali. "Gubernur berjanji akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Terutama dalam menertibkan vila liar," sambungnya.
Selain berharap pada pendapatan PHR, Kanwil Ditjen Pajak Bali juga menarget ribuan warga negara asing (WNA) yang mengantongi KITAS (kartu ijin tinggal terbatas). Pasalnya Kanwil Pajak menengarai ada WNA yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali.
"Mereka ini harus dicek lagi. Tinggalnya dimana? Kerjanya apa? Dan sebagainya. Kami sedang lakukan pendataan, dan data tersebut akan diserahkan ke imigrasi untuk di-cross check," tandasnya. (eps)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173637
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali Zulfika Thahar mengatakan, penerimaan pajak pariwisata di Bali masih kalah dengan pendapatan di sektor jasa keuangan dan perbankan, serta pendapatan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Masing-masing sektor tadi memberikan kontribusi sebesar 14 persen dan 12 persen dari keseluruhan pajak. Sementara sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi sebesar 10 persen saja. "Padahal motor penggerak ekonomi Bali adalah pariwisata," ungkap Zulfika di sela-sela acara Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Negara ASEAN, yang digelar di Hotel Santika Kuta, Kamis (5/8) kemarin.
Menurutnya, rendahanya pendapatan dari sektor pariwisata karena pengawasan di sektor tersebut belum ketat. Belum lagi adanya praktik manipulasi dari sejumlah oknum stakeholder di bidang Pariwisata.
"Masih ada banyak vila liar yang dikelola oleh asing. Promosi dan transaksinya bisa via internet atau kartu kredit. Ini belum bisa dikontrol, dan belum ada sistem yang bisa mendeteksi secara riil jumlah tamu yang menginap," lanjutnya.
Padahal, Ditjen Pajak masih berharap banyak pada pendapatan dari sektor pariwisata. Akibat longgarnya pengawasan itu, target penerimaan pajak tahun 2010 yang dipatok sebesar Rp 3 triliun, terancam gagal dicapai. "Sekarang baru sekitar Rp 1,7 triliun saja," kata Zulfika.
Kanwil Ditjen Pajak Bali mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait maraknya vila liar di Bali. "Gubernur berjanji akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Terutama dalam menertibkan vila liar," sambungnya.
Selain berharap pada pendapatan PHR, Kanwil Ditjen Pajak Bali juga menarget ribuan warga negara asing (WNA) yang mengantongi KITAS (kartu ijin tinggal terbatas). Pasalnya Kanwil Pajak menengarai ada WNA yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali.
"Mereka ini harus dicek lagi. Tinggalnya dimana? Kerjanya apa? Dan sebagainya. Kami sedang lakukan pendataan, dan data tersebut akan diserahkan ke imigrasi untuk di-cross check," tandasnya. (eps)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173637
Warga Paksa Depo Hentikan Proyek
DENPASAR - Penolakan sebagian warga akan proyek Demo Elpiji Pertamina semakin meruncing. Kemarin (18/8) DPRD Kota turun ke lokasi. Warga sekitar pun hadir untuk menyaksikan kedatangan para wakil rakyat ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Agung Wira Bima Wikrama yang siang kemarin (18/8) memimpin rombongan kembali meminta pihak Pertamina untuk cooling down dulu alias berhenti untuk sementara waktu.
Pertamina sejauh ini belum menuruti rekomendasi yang dihasilkan dari dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sebaliknya, proyek tersebut masih terus berjalan sampai dengan beberapa setelah rekomendasi tersebut diputuskan.
Untuk itu, Ketua Komisi C I Kadek Agus Arya Wibawa meminta bantuan warga untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi ini. Warga, yang kemarin diwakili oleh Ketut Pilarta selaku prajuru Banjar Pesanggaran, mengatakan pihaknya dengan senang hati akan membantu pengawasan tersebut.
Lebih dari itu, Pilarta menyatakan, bila pemerintah kota (Denpasar) tidak mampu menghentikan proyek tersebut, warganya telah siap membantu untuk melakukan penutupan terhadap proyek yang rencananya akan dirampungkan pada Juni 2011 ini.
''Bila pemerintah tidak mampu menghentikan proyek ini, sesuai dengan rekomendasi dewan (DPRD Kota Denpasar), rasanya warga kami siap untuk membantu penyetopan itu," ujarnya lantang di hadapan sejumlah dewan dan perwakilan Pertamina.
Pilarta menjelaskan, bahwa penghentian tersebut harus mutlak dilaksanakan oleh Pertamina. Karena, hal tersebut sudah menjadi keputusan yang dikeluarkan dari Rapat Gede Agung Banjar Pesanggaran, yang dilakukan pada momen Hari Raya Galungan.
Tentang paksaan untuk penghentian proyek ini, Operation Head Terminal Transit Bali Group Andarias Abiso R, menyatakan akan menghentikan sementara proyek Depo sesuai dengan rekomendasi dewan.
Sedangkan Project Manager Depo Elpiji Sulistio meminta waktu untuk melakukan penurunan pada beberapa bagian bangunan (pada proyek) yang saat ini belum rampung. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan membahayakan kondisi sekitar dan proyek itu sendiri.
Tentang rencana penghentian pengerjaan ini, Sulistio belum merincinya lebih jauh. Secara keseluruhan, proyek yang dikatakannya hanya rampung 30 persen ini bernilai USD 10 juta.
Pada akhir pertemuan, Pertamina didesak untuk mengagendakan ulang tentang sosialisasi kepada masyarakat. Pertamina juga didesak untuk segera mencari jalan dengan warga sekitar untuk menyelesaikan masalah yang ada.(ket)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175586
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Agung Wira Bima Wikrama yang siang kemarin (18/8) memimpin rombongan kembali meminta pihak Pertamina untuk cooling down dulu alias berhenti untuk sementara waktu.
Pertamina sejauh ini belum menuruti rekomendasi yang dihasilkan dari dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sebaliknya, proyek tersebut masih terus berjalan sampai dengan beberapa setelah rekomendasi tersebut diputuskan.
Untuk itu, Ketua Komisi C I Kadek Agus Arya Wibawa meminta bantuan warga untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi ini. Warga, yang kemarin diwakili oleh Ketut Pilarta selaku prajuru Banjar Pesanggaran, mengatakan pihaknya dengan senang hati akan membantu pengawasan tersebut.
Lebih dari itu, Pilarta menyatakan, bila pemerintah kota (Denpasar) tidak mampu menghentikan proyek tersebut, warganya telah siap membantu untuk melakukan penutupan terhadap proyek yang rencananya akan dirampungkan pada Juni 2011 ini.
''Bila pemerintah tidak mampu menghentikan proyek ini, sesuai dengan rekomendasi dewan (DPRD Kota Denpasar), rasanya warga kami siap untuk membantu penyetopan itu," ujarnya lantang di hadapan sejumlah dewan dan perwakilan Pertamina.
Pilarta menjelaskan, bahwa penghentian tersebut harus mutlak dilaksanakan oleh Pertamina. Karena, hal tersebut sudah menjadi keputusan yang dikeluarkan dari Rapat Gede Agung Banjar Pesanggaran, yang dilakukan pada momen Hari Raya Galungan.
Tentang paksaan untuk penghentian proyek ini, Operation Head Terminal Transit Bali Group Andarias Abiso R, menyatakan akan menghentikan sementara proyek Depo sesuai dengan rekomendasi dewan.
Sedangkan Project Manager Depo Elpiji Sulistio meminta waktu untuk melakukan penurunan pada beberapa bagian bangunan (pada proyek) yang saat ini belum rampung. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan membahayakan kondisi sekitar dan proyek itu sendiri.
Tentang rencana penghentian pengerjaan ini, Sulistio belum merincinya lebih jauh. Secara keseluruhan, proyek yang dikatakannya hanya rampung 30 persen ini bernilai USD 10 juta.
Pada akhir pertemuan, Pertamina didesak untuk mengagendakan ulang tentang sosialisasi kepada masyarakat. Pertamina juga didesak untuk segera mencari jalan dengan warga sekitar untuk menyelesaikan masalah yang ada.(ket)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175586
Langganan:
Postingan (Atom)
