Denpasar (Bali Post) -
Posisi strategis Bali yang jadi incaran investor asing maupun lokal menyimpan potensi gratifikasi yang sangat tinggi. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemprov Bali untuk membentuk Tim Pengendali Gratifikasi. Nantinya, tim ini bertugas memantau dan membantu KPK menangani kasus-kasus gratifikasi yang dilaporkan ke lembaga tersebut.
"Kami berharap Bali menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam penanganan kasus-kasus gratifikasi tersebut,'' kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A. Rachim seusai membuka seminar "Upaya Pencegahan Praktik Gratifikasi dalam Dunia Bisnis" di Denpasar, Kamis (14/10) kemarin.
Menurut Dedie A Rachim, seminar ekonomi oleh KPK ini merupakan seminar yang pertama kali digelar KPK untuk dunia bisnis. Sebelumnya, seminar yang digelar KPK lebih fokus pada kalangan penyelenggara negara. KPK menilai akan banyak kasus ekonomi terkait masuknya investasi asing di Bali. ''Kami berharap, para pelaku bisnis tidak melakukan praktik gratifikasi untuk memuluskan kepentingan usahanya yang justru bisa menjadi beban dalam pertumbuhan ekonomi,'' ujarnya.
Dia menambahkan, penyelenggara negara merupakan kelompok yang paling rawan ''terperangkap'' kasus gratifikasi lantaran memiliki tugas untuk melayani kalangan bisnis. Dikatakan, laporan mengenai gratifikasi cenderung meningkat setiap tahunnya di mana pada tahun ini mencapai lebih dari 400 laporan. Nilai gratifikasi sangat beragam mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah. ''Setelah menerima laporan gratifikasi, KPK akan melakukan penelitian apakah gratifikasi yang diberikan merupakan hak pribadi atau hak negara," katanya.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya sangat terbuka bagi kerja sama dengan KPK. Ditegaskan, clean government adalah salah satu cita-cita selama dipercaya jadi pemimpin Bali. Untuk merealisasikan komitmen itu, pihaknya mengaku sudah mulai melakukan penerapan dengan menghilangkan pos anggaran yang tidak jelas alokasinya dan membuka akses publik terhadap anggaran dan pejabat publik. Salah satunya melalui kegiatan open house yang digelar setiap bulan sekali.
"Di ajang open house itu, masyarakat bisa melaporkan apa saja termasuk gratifikasi. Menurut saya, bukan hanya aparatur negara saja yang harus diberi pemahaman mengenai larangan gratifikasi. Namun, masyarakat khususnya kalangan bisnis juga harus menyadari bahwa gratifikasi pada akhirnya akan merugikan semua pihak,'' ujarnya. (kmb13)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=43342
23/11/10
Vila Tak Penuhi Standar Keamanan Disparda Badung Segera Lakukan Pembinaan
Mangupura (Bali Post) -
Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Badung akan bekerja sama dengan Polda Bali untuk melakukan pembinaan terhadap puluhan vila yang tak lolos verifikasi Polda Bali terkait standar keamanan. Hal tersebut diungkapkan Kadisparda Badung Tjok. Raka Darmawan, Kamis (14/10) kemarin.
''Kami pasti akan melakukan pembinaan terhadap vila yang belum lolos verifikasi, supaya nantinya mereka bisa memenuhi standar yang dikeluarkan Polda," ujarnya sambil menambahkan pembinaan juga akan dilakukan bagi tempat hiburan.
Menanggapi masalah vila tak berizin alias bodong, Tjok. Raka Darmawan menyatakan hal tersebut muncul akibat banyaknya pemilik vila yang memanipulasi perizinan guna mengurangi beban pajak. Banyak di antara pemilik vila yang ketika didata menyatakan vilanya adalah vila pribadi. Padahal, kenyataannya tak sedikit dari vila itu yang dikomersialkan oleh sang pemilik. Masalah inilah yang kerap menimbulkan pertambahan jumlah vila bodong.
Terhadap hal tersebut, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Badung itu menyatakan pihaknya telah menyusun formula atau strategi khusus untuk mengantisipasi pemilik vila yang nakal. Masalah manipulasi izin ini juga membuat data jumlah vila di Badung masih simpang siur di publik. Terlebih, sejumlah pihak khususnya Bali Vila Association (BVA) juga memiliki versi data berbeda dengan yang dimiliki Disparda Badung. "Kami telah beberapa kali melakukan pendataan untuk vila. Namun, data yang kami miliki kerap berbeda dengan data BVA," katanya.
Sementara itu, dari data Bidang Sarana dan Prasarana Disparda Badung, vila masuk ke dalam dua kategori perizinan yakni kategori pondok wisata untuk vila yang memiliki kurang dari lima kamar dan kategori hotel melati untuk yang lebih dari lima kamar.
Pada tahun 2010 Disparda Badung menerbitkan 54 izin, baik perpanjangan maupun izin baru untuk kategori hotel melati. Total jumlah hotel melati yang tercatat yakni 479 unit. Sedangkan untuk pondok wisata, pada 2010 ini Disparda Badung mengeluarkan 86 izin dengan jumlah total yang ada hingga kini mencapai 441 unit. (ded)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43343
Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Badung akan bekerja sama dengan Polda Bali untuk melakukan pembinaan terhadap puluhan vila yang tak lolos verifikasi Polda Bali terkait standar keamanan. Hal tersebut diungkapkan Kadisparda Badung Tjok. Raka Darmawan, Kamis (14/10) kemarin.
''Kami pasti akan melakukan pembinaan terhadap vila yang belum lolos verifikasi, supaya nantinya mereka bisa memenuhi standar yang dikeluarkan Polda," ujarnya sambil menambahkan pembinaan juga akan dilakukan bagi tempat hiburan.
Menanggapi masalah vila tak berizin alias bodong, Tjok. Raka Darmawan menyatakan hal tersebut muncul akibat banyaknya pemilik vila yang memanipulasi perizinan guna mengurangi beban pajak. Banyak di antara pemilik vila yang ketika didata menyatakan vilanya adalah vila pribadi. Padahal, kenyataannya tak sedikit dari vila itu yang dikomersialkan oleh sang pemilik. Masalah inilah yang kerap menimbulkan pertambahan jumlah vila bodong.
Terhadap hal tersebut, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Badung itu menyatakan pihaknya telah menyusun formula atau strategi khusus untuk mengantisipasi pemilik vila yang nakal. Masalah manipulasi izin ini juga membuat data jumlah vila di Badung masih simpang siur di publik. Terlebih, sejumlah pihak khususnya Bali Vila Association (BVA) juga memiliki versi data berbeda dengan yang dimiliki Disparda Badung. "Kami telah beberapa kali melakukan pendataan untuk vila. Namun, data yang kami miliki kerap berbeda dengan data BVA," katanya.
Sementara itu, dari data Bidang Sarana dan Prasarana Disparda Badung, vila masuk ke dalam dua kategori perizinan yakni kategori pondok wisata untuk vila yang memiliki kurang dari lima kamar dan kategori hotel melati untuk yang lebih dari lima kamar.
Pada tahun 2010 Disparda Badung menerbitkan 54 izin, baik perpanjangan maupun izin baru untuk kategori hotel melati. Total jumlah hotel melati yang tercatat yakni 479 unit. Sedangkan untuk pondok wisata, pada 2010 ini Disparda Badung mengeluarkan 86 izin dengan jumlah total yang ada hingga kini mencapai 441 unit. (ded)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43343
Turun, Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Bali
Denpasar (Bali Post) -
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat TPK bulan Agustus 2010 sebesar 60,67 persen atau mengalami penurunan sekitar 5,61 poin jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumya sekitar 66,28 persen. TPK tertinggi ditempati oleh Kabupaten Tabanan yakni mencapai 69,38 persen, sementara terendah terjadi di Kabupaten Buleleng dengan TPK 51,18 persen.
''Kondisi tersebut seiring dengan menurunnya kunjungan wisman ke Bali sebesar 4,61 persen selama bulan Agustus dibandingkan Juli 2010,'' Kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Ida Komang Wisnu di Denpasar, Senin (4/10) kemarin.
Menurutnya, tingkat hunian kamar bintang empat sebesar 68,12 persen merupakan TPK tertinggi dibandingkan kelas hotel yang lain. TPK terendah terjadi pada bintang dua yang hanya 51,21 persen. ''Lama menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang di Bali bulan Agustus mencapai 3,32 hari. Angka ini juga mengalami penurunan 0,15 poin dibanding dengan rata-rata menginap Juli yang mencapai 3,47 hari. Penurunan terjadi di semua kelas hotel berbintang, kecuali bintang lima yang mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin,'' terangnya.
Lama menginap tamu domestik yang tercatat 3,85 hari, dikatakan Wisnu, rata-rata lebih lama dibandingkan wisatawan asing yang selama 3,23 hari. Dari lima jenis klasifikasi hotel berbintang yang ada di Bali, hotel berbintang empat yang paling diminati wisatawan mancanegara.
''TPK hotel nonbintang juga mengalami penurunan 1,38 poin jika dibandingkan dengan bulan Juli. Penurunan ini terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bangli, Buleleng dan Denpasar. Sedangkan peningkatan TPK terjadi di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Karangasem,'' tuturnya.
''Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel sejenis di Bali selama 2,64 hari. Dibandingkan dengan kondisi bulan Juli rata-rata lama menginap naik 0,10 poin,'' tambahnya. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=3&id=42811
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat TPK bulan Agustus 2010 sebesar 60,67 persen atau mengalami penurunan sekitar 5,61 poin jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumya sekitar 66,28 persen. TPK tertinggi ditempati oleh Kabupaten Tabanan yakni mencapai 69,38 persen, sementara terendah terjadi di Kabupaten Buleleng dengan TPK 51,18 persen.
''Kondisi tersebut seiring dengan menurunnya kunjungan wisman ke Bali sebesar 4,61 persen selama bulan Agustus dibandingkan Juli 2010,'' Kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Ida Komang Wisnu di Denpasar, Senin (4/10) kemarin.
Menurutnya, tingkat hunian kamar bintang empat sebesar 68,12 persen merupakan TPK tertinggi dibandingkan kelas hotel yang lain. TPK terendah terjadi pada bintang dua yang hanya 51,21 persen. ''Lama menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang di Bali bulan Agustus mencapai 3,32 hari. Angka ini juga mengalami penurunan 0,15 poin dibanding dengan rata-rata menginap Juli yang mencapai 3,47 hari. Penurunan terjadi di semua kelas hotel berbintang, kecuali bintang lima yang mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin,'' terangnya.
Lama menginap tamu domestik yang tercatat 3,85 hari, dikatakan Wisnu, rata-rata lebih lama dibandingkan wisatawan asing yang selama 3,23 hari. Dari lima jenis klasifikasi hotel berbintang yang ada di Bali, hotel berbintang empat yang paling diminati wisatawan mancanegara.
''TPK hotel nonbintang juga mengalami penurunan 1,38 poin jika dibandingkan dengan bulan Juli. Penurunan ini terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bangli, Buleleng dan Denpasar. Sedangkan peningkatan TPK terjadi di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Karangasem,'' tuturnya.
''Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel sejenis di Bali selama 2,64 hari. Dibandingkan dengan kondisi bulan Juli rata-rata lama menginap naik 0,10 poin,'' tambahnya. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=3&id=42811
22/11/10
Tiga Kali Distop Pemilik Bangunan Restoran Tetap Bandel
Amlapura (Bali Post) -
Pemilik bangunan restoran/vila yang melanggar sempadan pantai di Batudawa Kelod, Tulamben, Kubu, Karangasem Nengah S sudah tigakali diberikan surat peringatan oleh pihak Kantor Pol PP Pemkab Karangasem, agar pembangunannya dihentikan. Namun pemiliknya membandel dan terus melanjutkan pembangunan sampai hampir rampung.
Terkait hal itu, Kepala Kantor Pol PP Pemkab Karangasem Ida Bagus Anom Suryadarma, S.Sos. Kamis (30/9) kemarin di Karangasem mengatakan pihaknya bakal memanggil pemiliknya pada Senin (11/10) depan. Saat itu, pemilik bangunan yang berjarak 10 meter dari titik air laut pasang, bakal diberikan dua opsi (pilihan). ''Membongkar sendiri bangunan itu, atau tim yustisi bakal diturunkan untuk melakukan penyidikan. Itu berarti pemiliknya menghadap di pengadilan,'' tegas Anom Suryadarma.
Anom Suryadarma mengatakan, setelah ada laporan masyarakat nelayan dan warga di sebelahnya, tim Bappeda dan Pol PP meninjau ke lokasi tahun lalu. Karena melanggar Perda, Pol PP melakukan pembinaan dan minta pembangunan dihentikan melalui surat 10 Juni 2010, surat peringatan kedua pada 15 Juni 2010. Pembangunan oleh pemiliknya dihentikan satu bulan, namun Jumat (16/7) dilanjutkan kembali oleh
investor. Pol PP melayangkan surat peringatan ketiga 21 Juli 2010.
Di lain pihak, penasihat hukum pemilik rumah yang letaknya lebih didarat, Wayan Bagiartha, S.H.M.H., di Karangasem mengatakan, kelompok nelayan Segara Merta, di Tukad Abu, Batudawa juga melayangkan surat dukungan agar pemerintah menegakkan hukum perda sempadan pantai. Sebab, jika perda itu dilanggar, selain merusak lingkungan, nelayan setempat juga bakal tergusur, karena tak ada lagi pantai yang berfungsi sosial untuk memarkir perahu nelayan. ''Tak kurang 23 perwakilan nelayan di Tukad Abu membubuhkan tanda tangan mendukung pemerintah konsisten menegakkan Perda 11 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Karangasem. ''Lokasi pantai Batudawa Kelod masuk kawasan wisata Tulamben,'' ujar Bagiarta.
Hal itu sudah berdasarkan penelusuran tim Bappeda Karangasem bersama pemrakarsa ke pantai tersebut pada 10 September 2009.
Surat Ketua Bappeda Karangasem ditandatangani Kepala Bappeda I Wayan Arta Dipa,S.H. ditujukan kepada yang minta informasi tata ruang Ni Wayan Juliastini bersama suaminya Patrick Ritter. Kepala Bappeda mengatakan, lokasi lahan 600 M2 yang kini diduga untuk restoran milik investor asing bekerjasama dengan warga lokal, merupakan kawasan perlindungan sempadan pantai dengan pengaturan 50 meter sempadan bangunan dan 10 meter sempadan pagar. Bahkan, dengan diterapkannya Perda RTRW Bali per 25 Agustus 2009, kawasan pantai dilebarkan menjadi 100 meter. Berdasarkan hal di atas, lokasi lahan dibangunnya bangunan di pantai itu sesuai perda sebenarnya
tak boleh dibangun,''tegasnya.
Bagiarta mengatakan kliennya Juliastini dan suaminya Patrick Ritter minta informasi penggunaan ruang di lokasi pantai Batudawa Kelod. Kliennya patuh kepada hukum, bangunan rumahnya sudah sesuai Perda RTRW. Namun belakangan
ada investor lagi di depannya membangun yang mendekati pantai, sehingga dikhawatirkan bakal merusak lingkungan dan menggusur masyarakat nelayan. Dia mengakui kliennya pernah menginformasikan kalau mereka menghadapi ancaman terkait upayanya berupaya menghormati Perda dengan mempertanyakan adanya pelanggaran kepada Bupati Karangasem melalui surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Kajati, Kapolda Bali dan Kapolres karangasem. (013)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=42643
Pemilik bangunan restoran/vila yang melanggar sempadan pantai di Batudawa Kelod, Tulamben, Kubu, Karangasem Nengah S sudah tigakali diberikan surat peringatan oleh pihak Kantor Pol PP Pemkab Karangasem, agar pembangunannya dihentikan. Namun pemiliknya membandel dan terus melanjutkan pembangunan sampai hampir rampung.
Terkait hal itu, Kepala Kantor Pol PP Pemkab Karangasem Ida Bagus Anom Suryadarma, S.Sos. Kamis (30/9) kemarin di Karangasem mengatakan pihaknya bakal memanggil pemiliknya pada Senin (11/10) depan. Saat itu, pemilik bangunan yang berjarak 10 meter dari titik air laut pasang, bakal diberikan dua opsi (pilihan). ''Membongkar sendiri bangunan itu, atau tim yustisi bakal diturunkan untuk melakukan penyidikan. Itu berarti pemiliknya menghadap di pengadilan,'' tegas Anom Suryadarma.
Anom Suryadarma mengatakan, setelah ada laporan masyarakat nelayan dan warga di sebelahnya, tim Bappeda dan Pol PP meninjau ke lokasi tahun lalu. Karena melanggar Perda, Pol PP melakukan pembinaan dan minta pembangunan dihentikan melalui surat 10 Juni 2010, surat peringatan kedua pada 15 Juni 2010. Pembangunan oleh pemiliknya dihentikan satu bulan, namun Jumat (16/7) dilanjutkan kembali oleh
investor. Pol PP melayangkan surat peringatan ketiga 21 Juli 2010.
Di lain pihak, penasihat hukum pemilik rumah yang letaknya lebih didarat, Wayan Bagiartha, S.H.M.H., di Karangasem mengatakan, kelompok nelayan Segara Merta, di Tukad Abu, Batudawa juga melayangkan surat dukungan agar pemerintah menegakkan hukum perda sempadan pantai. Sebab, jika perda itu dilanggar, selain merusak lingkungan, nelayan setempat juga bakal tergusur, karena tak ada lagi pantai yang berfungsi sosial untuk memarkir perahu nelayan. ''Tak kurang 23 perwakilan nelayan di Tukad Abu membubuhkan tanda tangan mendukung pemerintah konsisten menegakkan Perda 11 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Karangasem. ''Lokasi pantai Batudawa Kelod masuk kawasan wisata Tulamben,'' ujar Bagiarta.
Hal itu sudah berdasarkan penelusuran tim Bappeda Karangasem bersama pemrakarsa ke pantai tersebut pada 10 September 2009.
Surat Ketua Bappeda Karangasem ditandatangani Kepala Bappeda I Wayan Arta Dipa,S.H. ditujukan kepada yang minta informasi tata ruang Ni Wayan Juliastini bersama suaminya Patrick Ritter. Kepala Bappeda mengatakan, lokasi lahan 600 M2 yang kini diduga untuk restoran milik investor asing bekerjasama dengan warga lokal, merupakan kawasan perlindungan sempadan pantai dengan pengaturan 50 meter sempadan bangunan dan 10 meter sempadan pagar. Bahkan, dengan diterapkannya Perda RTRW Bali per 25 Agustus 2009, kawasan pantai dilebarkan menjadi 100 meter. Berdasarkan hal di atas, lokasi lahan dibangunnya bangunan di pantai itu sesuai perda sebenarnya
tak boleh dibangun,''tegasnya.
Bagiarta mengatakan kliennya Juliastini dan suaminya Patrick Ritter minta informasi penggunaan ruang di lokasi pantai Batudawa Kelod. Kliennya patuh kepada hukum, bangunan rumahnya sudah sesuai Perda RTRW. Namun belakangan
ada investor lagi di depannya membangun yang mendekati pantai, sehingga dikhawatirkan bakal merusak lingkungan dan menggusur masyarakat nelayan. Dia mengakui kliennya pernah menginformasikan kalau mereka menghadapi ancaman terkait upayanya berupaya menghormati Perda dengan mempertanyakan adanya pelanggaran kepada Bupati Karangasem melalui surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Kajati, Kapolda Bali dan Kapolres karangasem. (013)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=42643
Tower Liar Menjamur di Badung Pemkab Dituding Tutup Mata
Mangupura (Bali Post) -
Pembongkaran menara telekomunikasi (tower) tak berizin alias liar di Badung, tak menyurutkan niat operator seluler untuk menanamkan investasinya. Kini, operator menggunakan modus baru dengan membangun tower kamuflase tak berizin. Jumlahnya makin marak di sejumlah wilayah Badung. Kalangan DPRD Badung pun curiga, pemerintah sengaja tutup mata dengan hal ini.
Tower-tower kamuflase di Badung, banyak yang berupa talang air yang didirikan di rumah-rumah warga yang tingginya sekitar 15 meter. Tidak hanya izin operasional, IMB pun tak dikantongi. Tower macam ini bisa dijumpai antara lain di wilayah Sibang Gede, Munggu dan beberapa kawasan lainnya. Menurut informasi, keberadaan tower kamuflase bodong itu sudah masuk ke Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung. Sayangnya, dinas bersangkutan tidak melakukan tindakan apa pun hingga kini.
Sekretaris Komisi A DPRD Badung I Made Duama, Senin (8/11) kemarin, mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, tower bodong melanggar Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 1974 tentang Bangun-bangunan Badung dan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. Artinya, pemerintah khususnya dinas terkait, harus proaktif menegakkan aturan. Jangan malah terkesan main mata dengan investor.
Khusus tower bodong yang sudah berdiri, Duama mendesak tim yustisi segera mengambil tindakan tegas. Tower kamuflase liar harus segera dirobohkan, sehingga tower liar tidak menjamur dan aturan dapat ditegakkan. ''Kalau memang tak memiliki izin, ya harus segera dirobohkan seperti tower-tower sebelumnya. Jangan malah dibiarkan makin banyak,'' ujarnya.
Dijelaskannya, Perda tentang tower dibuat untuk menghindari Badung menjadi hutan tower. "Di Badung hanya boleh ada 49 titik tower. Jadi, tower kamuflase itu jelas tidak boleh berdiri," ujarnya.
Soal tower kamuflase tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung I Made Sutama belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. (kmb25)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=44451
Pembongkaran menara telekomunikasi (tower) tak berizin alias liar di Badung, tak menyurutkan niat operator seluler untuk menanamkan investasinya. Kini, operator menggunakan modus baru dengan membangun tower kamuflase tak berizin. Jumlahnya makin marak di sejumlah wilayah Badung. Kalangan DPRD Badung pun curiga, pemerintah sengaja tutup mata dengan hal ini.
Tower-tower kamuflase di Badung, banyak yang berupa talang air yang didirikan di rumah-rumah warga yang tingginya sekitar 15 meter. Tidak hanya izin operasional, IMB pun tak dikantongi. Tower macam ini bisa dijumpai antara lain di wilayah Sibang Gede, Munggu dan beberapa kawasan lainnya. Menurut informasi, keberadaan tower kamuflase bodong itu sudah masuk ke Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung. Sayangnya, dinas bersangkutan tidak melakukan tindakan apa pun hingga kini.
Sekretaris Komisi A DPRD Badung I Made Duama, Senin (8/11) kemarin, mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, tower bodong melanggar Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 1974 tentang Bangun-bangunan Badung dan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. Artinya, pemerintah khususnya dinas terkait, harus proaktif menegakkan aturan. Jangan malah terkesan main mata dengan investor.
Khusus tower bodong yang sudah berdiri, Duama mendesak tim yustisi segera mengambil tindakan tegas. Tower kamuflase liar harus segera dirobohkan, sehingga tower liar tidak menjamur dan aturan dapat ditegakkan. ''Kalau memang tak memiliki izin, ya harus segera dirobohkan seperti tower-tower sebelumnya. Jangan malah dibiarkan makin banyak,'' ujarnya.
Dijelaskannya, Perda tentang tower dibuat untuk menghindari Badung menjadi hutan tower. "Di Badung hanya boleh ada 49 titik tower. Jadi, tower kamuflase itu jelas tidak boleh berdiri," ujarnya.
Soal tower kamuflase tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badung I Made Sutama belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. (kmb25)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=44451
Hunian Vila di Bali Didominasi Turis Asia
Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=44624
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)Mangupura (Bali Post) -
Vila sebagai sarana akomodasi yang menawarkan privacy lebih, kini menjadi pilihan utama wisatawan Asia selama di Bali. Terbukti, 80 persen dari total akupansi vila awal November 2010 didominasi wisatawan Asia seperti Malaysia dan Singapura.
''Wisatawan yang paling banyak menginap akhir-akhir ini dominan berasal dari Asia seperti Malaysia dan Singapura. Jumlah mereka dari tahun ke tahun memang cenderung menunjukan peningkatan,'' ujar Ketua Bali Villas Association (BVA), Ismoyo S. Soemarlan di Seminyak, baru-baru ini.
Selain wisatawan Asia, turis domestik, Australia, dan Eropa juga dikatakan Ismoyo cukup meminati akomodasi vila. Kendati jumlah mereka masih terbilang kecil. ''Kami memang tidak menawarkan paket wisata pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran atau libur perayaan Idul Adha. Kami setiap tahunnya cenderung lebih menawarkan paket honeymoon,'' terangnya.
Menurutnya, menawarkan paket honeymoon merupakan tren pengusaha vila di Bali yang dapat menunjang pendapatan. Pasalnya, paket bulan madu selama tiga hari dua malam ini ditawarkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim.
Paket honeymoon ditawarkan sepanjang tahun seperti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November. ''Sementara, setiap tahunnya ada ratusan pasangan asing yang berbulan madu,'' terangnya.
Terkait harga paket, dikatakan Ismoyo, ditawarkan lebih mahal dua kali lipat dari harga normal berkisar Rp 1 juta- Rp 1,5 juta/malam, karena lengt of stay mereka juga lebih lama. ''Harga paket yang ditawarkan sudah termasuk transpor, guide servis, biaya makan siang serta makan malam,'' tambahnya.
Menurutnya, terdapat 70 pengusaha vila di Bali yang masuk dalam Asosiasi Vila Bali (BVA). Vila-vila tersebut kebanyakan dibangun di kawasan Kabupaten Badung, khususnya Seminyak.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali periode Januari-September 2010 tercatat 1.919.128 wisman, meningkat 9,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya 1.756.491 wisman. Australia menempati urutan teratas dengan kontribusi sebesar 24,14 persen diikuti Cina meningkat 1,38 persen, Malaysia 4,24 persen, Taiwan 9,26 persen, Inggris naik 5,70 persen, Jerman 11,50 persen dan Singapura 60,75 persen.
Sedangkan, negara yang mengalami penurunan di antaranya Jepang sebesar 21,91 persen dari 250.065 orang menjadi 195.288 orang, Korea Selatan berkurang 0,63 persen dari 93.730 orang menjadi 93.140 orang, dan Perancis turun 5,08 persen dari 85.749 orang menjadi 81.392 orang. (par)http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=44624
20/10/10
Wisata Bahari di Bali Terpadat di Asia Tenggara Pemerintah Perlu Kaji Tata Ruang Laut
Denpasar (Bali Post) -
Perkembangan wisata bahari di Bali dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, tahun ini Pulau Dewata mendapat peringkat terpadat di Asia Tenggara dengan total usaha mencapai 187 perusahaan. Tahun 1992 anggota Gahawisri Bali yang mengembangkan usaha wisata bahari atau tirta hanya berkisar 20 perusahaan.
Ketua DPD Gahawisri Bali Yos WK. Amerta, Senin (18/10) kemarin mengatakan, pesatnya perkembangan usaha wisata bahari perlu dikaji, baik tata ruang laut, pesisir maupun sungai untuk menentukan daya dukung (carrying capacity) Bali, terutama di lokasi Tanjung Benoa, Sungai Ayung dan Sungai Telaga Waja.
''Hal itu sudah kami usulkan ke Dinas Pariwisata (Disparda) Bali yang nantinya akan dikaji oleh Bappeda Provinsi Bali. Sebab, apabila ini terus berlanjut akan terjadi overload pada suatu kawasan, selain membahayakan keselamatan wisatawan pengguna kegiatan wisata tirta dan persaingan tidak sehat antarpebisnis,'' ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan jasa wisata tirta di Bali, di satu sisi sebagai salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan, di lain pihak terkendala lokasi tata ruang yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan aktivitas tersebut. Untuk itu, perlu kajian yang matang sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat dan kenyamanan bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan bahari.
Kendati, tidak dimungkiri masih ada kekurangan baik sarana maupun prasarana wisata tirta, termasuk yang paling mendesak yakni kajian tata ruang laut, namun hingga saat ini belum ada perda yang mengatur hal ini. Sehingga, terkesan belum ada perhatian dari pemerintah. ''Padahal, potensi dan kawasan yang kita miliki sangat luar biasa akan tetapi aturannya tidak jelas,'' ucapnya.
Melihat padatnya usaha wisata bahari di Bali, menurutnya, perlu mendapat penanganan yang lebih baik, meliputi pembenahan kualitas SDM, produk wisata bahari, palayanan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan wisata bahari. Selain itu, juga perlu diimbangi dengan penataan objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I.B. Kade Subhiksu mengatakan, jumlah 187 perusahaan di Bali (sesuai data di Gahawisri Bali) yang bergerak di wisata bahari dinilai sudah cukup banyak. Padatnya kegiatan wisata bahari di Bali menunjukkan setiap jengkal sungai, danau, dan laut di Bali memiliki nilai yang sangat mahal. Untuk itu, pelaku yang bergerak di bidang usaha wisata bahari memiliki kewajiban untuk ikut menata objek-objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Padatnya kegiatan wisata bahari berpotensi terjadi kerusahakan flora dan fauna, seperti ikan termasuk terumbu karang terutama di laut. ''Untuk menekan kerusahaan alam tersebut, pengusaha wisata bahari perlu menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan wisata bahari,'' ujarnya.
Subhiksu meminta pengusaha wisata bahari menghindari adanya praktik perang tarif. Adanya perang tarif ini akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada wisatawan pengguna jasa wisata bahari. Penurunan layanan jasa wisata bahari ini akan berdampak pada turunnya citra pariwisata Bali.
Pengusaha wisata bahari harus mampu memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari baik snorkeling, diving termasuk usaha wisata bahari lainnya. ''Ini di antaranya dengan menggunakan SDM pemandu wisata bahari yang telah bersertifikasi,'' tegasnya.(par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=43485
Perkembangan wisata bahari di Bali dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan, tahun ini Pulau Dewata mendapat peringkat terpadat di Asia Tenggara dengan total usaha mencapai 187 perusahaan. Tahun 1992 anggota Gahawisri Bali yang mengembangkan usaha wisata bahari atau tirta hanya berkisar 20 perusahaan.
Ketua DPD Gahawisri Bali Yos WK. Amerta, Senin (18/10) kemarin mengatakan, pesatnya perkembangan usaha wisata bahari perlu dikaji, baik tata ruang laut, pesisir maupun sungai untuk menentukan daya dukung (carrying capacity) Bali, terutama di lokasi Tanjung Benoa, Sungai Ayung dan Sungai Telaga Waja.
''Hal itu sudah kami usulkan ke Dinas Pariwisata (Disparda) Bali yang nantinya akan dikaji oleh Bappeda Provinsi Bali. Sebab, apabila ini terus berlanjut akan terjadi overload pada suatu kawasan, selain membahayakan keselamatan wisatawan pengguna kegiatan wisata tirta dan persaingan tidak sehat antarpebisnis,'' ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan jasa wisata tirta di Bali, di satu sisi sebagai salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan, di lain pihak terkendala lokasi tata ruang yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan aktivitas tersebut. Untuk itu, perlu kajian yang matang sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat dan kenyamanan bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan bahari.
Kendati, tidak dimungkiri masih ada kekurangan baik sarana maupun prasarana wisata tirta, termasuk yang paling mendesak yakni kajian tata ruang laut, namun hingga saat ini belum ada perda yang mengatur hal ini. Sehingga, terkesan belum ada perhatian dari pemerintah. ''Padahal, potensi dan kawasan yang kita miliki sangat luar biasa akan tetapi aturannya tidak jelas,'' ucapnya.
Melihat padatnya usaha wisata bahari di Bali, menurutnya, perlu mendapat penanganan yang lebih baik, meliputi pembenahan kualitas SDM, produk wisata bahari, palayanan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan wisata bahari. Selain itu, juga perlu diimbangi dengan penataan objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I.B. Kade Subhiksu mengatakan, jumlah 187 perusahaan di Bali (sesuai data di Gahawisri Bali) yang bergerak di wisata bahari dinilai sudah cukup banyak. Padatnya kegiatan wisata bahari di Bali menunjukkan setiap jengkal sungai, danau, dan laut di Bali memiliki nilai yang sangat mahal. Untuk itu, pelaku yang bergerak di bidang usaha wisata bahari memiliki kewajiban untuk ikut menata objek-objek wisata yang menjadi tempat kegiatan wisata bahari.
Padatnya kegiatan wisata bahari berpotensi terjadi kerusahakan flora dan fauna, seperti ikan termasuk terumbu karang terutama di laut. ''Untuk menekan kerusahaan alam tersebut, pengusaha wisata bahari perlu menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan wisata bahari,'' ujarnya.
Subhiksu meminta pengusaha wisata bahari menghindari adanya praktik perang tarif. Adanya perang tarif ini akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada wisatawan pengguna jasa wisata bahari. Penurunan layanan jasa wisata bahari ini akan berdampak pada turunnya citra pariwisata Bali.
Pengusaha wisata bahari harus mampu memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari baik snorkeling, diving termasuk usaha wisata bahari lainnya. ''Ini di antaranya dengan menggunakan SDM pemandu wisata bahari yang telah bersertifikasi,'' tegasnya.(par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=32&id=43485
Kawasan Pesisir Badung---(2-Habis) Terlalu Banyak Wacana, Perda Tak Berdaya
PEMBANGUNAN yang tak terkendali khususnya di bidang pariwisata, juga menjadi salah satu ancaman bagi kawasan pesisir pantai di Badung. Untuk itulah, perlu dirancang sebuah produk hukum sekaligus komitmen penegakan hukum yang mampu melindungi kawasan pesisir sekaligus mengakomodir pembangunan. Sebab, kondisi kawasan pesisir di Badung tidaklah sama.
Ketua Pansus RTRW Badung Putu Parwata mengatakan, pembahasan Ranperda RTRW Badung salah satunya menekankan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai. Seperti yang diketahui, selama ini, tidak sedikit pelanggaran sempadan pantai yang terjadi sehingga kawasan pesisir sebagai kawasan penyangga di hilir, keberadaannya terancam.
Menurutnya, kalau masalah pesisir, Ranperda RTRW Badung tetap mengacu pada RTRW Provinsi Bali. Dimana khusus untuk sempadan pantai jarak yang ditetapkan yaitu 100 meter. "Kita tetap sepakat dengan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Pansus juga memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini, khususnya pemanfaatannya dari sisi ekonomis. Ditambah lagi, tidak semua kawasan pesisir pantai memiliki kondisi dan struktur yang sama. Artinya, harus ada pemahaman dan kajian realistis tentang ketahanan kawasan sempadan pantai di masing-masing wilayah. Untuk itulah, Pansus akan kembali melakukan zoning wilayah atau pemetaan kawasan untuk mencari kawasan mana saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Dengan kata lain, ujar Ketua Komisi B DPRD Badung ini, 100 meter untuk sempadan pantai tidak mutlak dilakukan pada kawasan-kawasan tersebut. Walaupun tidak 100 meter, kajian mendalam masih perlu dilakukan guna menjamin ketahanan kawasan itu sendiri agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jika pada akhirnya terjadi pemangkasan jarak sempadan pantai misalnya menjadi 50 meter, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum khususnya pada ketentuan teknis. Ketentuan teknis inilah yang akan mengatur seperti apa implementasi pembangunan di kawasan sempadan pantai, sehingga ada jaminan kawasan itu tidak rusak.
"Singkatnya, kita akan men-zoning kembali sempadan pantai di Badung dalam RDTR untuk melihat kemungkinan yang ada. Kemudian jika memang memungkinkan untuk dibangun, ini kita pertegas kembali dengan menyusun ketentuan teknis," tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, setelah Ranperda RTRW Badung nantinya ditetapkan menjadi Perda, maka giliran semua pihak khususnya pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jangan lagi ada pihak-pihak yang melecehkan aturan. "Setelah Perda ditetapkan, pengawasan harus diperketat. Jangan main-main lagi. Pembangunan yang di luar peruntukan harus ditertibkan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Sementara itu, tingginya abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung dinilai Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA. akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakan aturan. Hampir di seluruh kabupaten/kota terjadi pelanggaran tata ruang, baik pelanggaran jalur sempadan pantai, sempadan sungai, penyerobotan lahan basah, kawasan suci serta munculnya berbagai bangunan yang tidak sesuai daerah peruntukan seperti hotel, vila, permukiman atau pun bangunan untuk kegiatan usaha.
Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan lainnya yang menyangkut keberlangsungan Bali selama ini masih terkesan tidak berdaya akibat pemerintahan yang ada terlalu banyak berwacana ketimbang mengambil tindakan kongkret. "Mereka seharusnya lebih konsen dalam menegakan aturan untuk Bali ke depan," ucap Rai Suryawijaya, Selasa (19/10) kemarin.
Menurutnya, penegakan Perda saat ini masih terkesan tebang pilih. "Penegakan hukum bagi investor harus diterapkan, jangan sampai pemerintah dipermainkan investor," ujarnya.
Direktur Utama BTDC Ir. I Made Mandra juga mengatakan, masalah abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung akibat kendornya penegakan aturan yang ada. "Yang paling berkompeten dalam menangani kerusakan pesisir adalah pemerintah, bukan pengusaha. Sebab, pengusaha telah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak," ungkapnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan dalam mengatasi abrasi yang terjadi belum maksimal. Perhatian pemerintah terhadap kawasan pesisir masih minim. "Tidak sedikit kawasan pesisir pantai yang mengalami abrasi dan hingga saat ini belum mendapat penanganan serius pemerintah," tandasnya. (ded/par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43525
Ketua Pansus RTRW Badung Putu Parwata mengatakan, pembahasan Ranperda RTRW Badung salah satunya menekankan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai. Seperti yang diketahui, selama ini, tidak sedikit pelanggaran sempadan pantai yang terjadi sehingga kawasan pesisir sebagai kawasan penyangga di hilir, keberadaannya terancam.
Menurutnya, kalau masalah pesisir, Ranperda RTRW Badung tetap mengacu pada RTRW Provinsi Bali. Dimana khusus untuk sempadan pantai jarak yang ditetapkan yaitu 100 meter. "Kita tetap sepakat dengan hal tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Pansus juga memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini, khususnya pemanfaatannya dari sisi ekonomis. Ditambah lagi, tidak semua kawasan pesisir pantai memiliki kondisi dan struktur yang sama. Artinya, harus ada pemahaman dan kajian realistis tentang ketahanan kawasan sempadan pantai di masing-masing wilayah. Untuk itulah, Pansus akan kembali melakukan zoning wilayah atau pemetaan kawasan untuk mencari kawasan mana saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Dengan kata lain, ujar Ketua Komisi B DPRD Badung ini, 100 meter untuk sempadan pantai tidak mutlak dilakukan pada kawasan-kawasan tersebut. Walaupun tidak 100 meter, kajian mendalam masih perlu dilakukan guna menjamin ketahanan kawasan itu sendiri agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jika pada akhirnya terjadi pemangkasan jarak sempadan pantai misalnya menjadi 50 meter, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum khususnya pada ketentuan teknis. Ketentuan teknis inilah yang akan mengatur seperti apa implementasi pembangunan di kawasan sempadan pantai, sehingga ada jaminan kawasan itu tidak rusak.
"Singkatnya, kita akan men-zoning kembali sempadan pantai di Badung dalam RDTR untuk melihat kemungkinan yang ada. Kemudian jika memang memungkinkan untuk dibangun, ini kita pertegas kembali dengan menyusun ketentuan teknis," tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, setelah Ranperda RTRW Badung nantinya ditetapkan menjadi Perda, maka giliran semua pihak khususnya pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jangan lagi ada pihak-pihak yang melecehkan aturan. "Setelah Perda ditetapkan, pengawasan harus diperketat. Jangan main-main lagi. Pembangunan yang di luar peruntukan harus ditertibkan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Sementara itu, tingginya abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung dinilai Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA. akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam menegakan aturan. Hampir di seluruh kabupaten/kota terjadi pelanggaran tata ruang, baik pelanggaran jalur sempadan pantai, sempadan sungai, penyerobotan lahan basah, kawasan suci serta munculnya berbagai bangunan yang tidak sesuai daerah peruntukan seperti hotel, vila, permukiman atau pun bangunan untuk kegiatan usaha.
Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan lainnya yang menyangkut keberlangsungan Bali selama ini masih terkesan tidak berdaya akibat pemerintahan yang ada terlalu banyak berwacana ketimbang mengambil tindakan kongkret. "Mereka seharusnya lebih konsen dalam menegakan aturan untuk Bali ke depan," ucap Rai Suryawijaya, Selasa (19/10) kemarin.
Menurutnya, penegakan Perda saat ini masih terkesan tebang pilih. "Penegakan hukum bagi investor harus diterapkan, jangan sampai pemerintah dipermainkan investor," ujarnya.
Direktur Utama BTDC Ir. I Made Mandra juga mengatakan, masalah abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Badung akibat kendornya penegakan aturan yang ada. "Yang paling berkompeten dalam menangani kerusakan pesisir adalah pemerintah, bukan pengusaha. Sebab, pengusaha telah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak," ungkapnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan dalam mengatasi abrasi yang terjadi belum maksimal. Perhatian pemerintah terhadap kawasan pesisir masih minim. "Tidak sedikit kawasan pesisir pantai yang mengalami abrasi dan hingga saat ini belum mendapat penanganan serius pemerintah," tandasnya. (ded/par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=43525
PHRI Badung Keluhkan Maraknya Bisnis Vila Ilegal
Mangupura (Bali Post) -
Keberadaan usaha vila di Bali terutama di kawasan wisata Badung terus mendapat sorotan pelaku pariwisata. Selain dituding mengoperasikan kendaraan wisata tanpa izin, akomodasi yang menawarkan private facility ini disinyalir banyak beroperasi tanpa mengatongi izin usaha.
Keberadaan vila saat ini tidak hanya bangunannya yang banyak melanggar, namun juga melanggar izin operasional. ''Keberadaan mereka tentunya merugikan pengusaha legal dan pemerintah, karena tidak membayar pajak,'' ungkap Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA., Rabu (20/10) kemarin.
Rai Suryawijaya mensinyalir, usaha ilegal ini banyak dilakoni oleh warga asing yang menginvestasikan modalnya di Bali. Maraknya keberadaan vila, bungalo dan pondok wisata tanpa izin usaha juga menjadi penyebab rusaknya citra pariwisata Bali. Mengingat sarana pariwisata ini cenderung memberikan pelayanan yang buruk akibat harga yang rendah.
''Kami berharap pemeritah melibatkan pelaku usaha melakukan sidak ke lapangan. Penegakan hukum bagi investor yang terkesan lemah memicu maraknya pelanggaran. Jangan sampai pemerintah dipermainkan investor akibat lemahnya pengawasan dalam menegakkan aturan,'' pintanya.
Rai Suryawijaya menilai, maraknya keberadaan bisnis vila yang beroperasi secara ilegal menyebabkan rendahnya tingkat akupansi atau hunian hotel di Bali. Data terakhir, jumlah vila yang beroperasi diperkirakan mencapai 1.600 unit.
Sekretaris PHRI Bali, Ferry Markus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengambil sikap tegas dengan menutup operasional sarana pariwisata ilegal tersebut. Bahkan, jika diperlukan melakukan pembongkaran terhadap vila, bungalo atau pondok wisata yang ilegal.
Ia menegaskan selain melakukan penertiban terhadap vila, bungalo dan pondok wisata ilegal, Pemprov Bali juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar dan Gianyar. Moratorium diperlukan mengingat jumlah kamar hotel di Bali telah lebih dari cukup yaitu mencapai 56.000 kamar.
Di lain sisi sejumlah pengusaha vila mengungkapkan proses memperoleh izin usaha akomodasi pariwisata seperti vila di Bali cukup rumit dan harus melalui proses panjang. Ada beberapa langkah proses perizinan yang harus ditempuh pengelola vila untuk mendapatkan izin operasi. Mulai dari persetujuan prinsip untuk memperoleh izin membuat bangunan (IMB) dengan melampirkan lima syarat administrasi dan enam syarat teknis. Proses panjang yang mesti dilalui diperkirakan menjadi pemicu maraknya vila tidak berizin. (par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=43588
Keberadaan usaha vila di Bali terutama di kawasan wisata Badung terus mendapat sorotan pelaku pariwisata. Selain dituding mengoperasikan kendaraan wisata tanpa izin, akomodasi yang menawarkan private facility ini disinyalir banyak beroperasi tanpa mengatongi izin usaha.
Keberadaan vila saat ini tidak hanya bangunannya yang banyak melanggar, namun juga melanggar izin operasional. ''Keberadaan mereka tentunya merugikan pengusaha legal dan pemerintah, karena tidak membayar pajak,'' ungkap Ketua BPC PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA., Rabu (20/10) kemarin.
Rai Suryawijaya mensinyalir, usaha ilegal ini banyak dilakoni oleh warga asing yang menginvestasikan modalnya di Bali. Maraknya keberadaan vila, bungalo dan pondok wisata tanpa izin usaha juga menjadi penyebab rusaknya citra pariwisata Bali. Mengingat sarana pariwisata ini cenderung memberikan pelayanan yang buruk akibat harga yang rendah.
''Kami berharap pemeritah melibatkan pelaku usaha melakukan sidak ke lapangan. Penegakan hukum bagi investor yang terkesan lemah memicu maraknya pelanggaran. Jangan sampai pemerintah dipermainkan investor akibat lemahnya pengawasan dalam menegakkan aturan,'' pintanya.
Rai Suryawijaya menilai, maraknya keberadaan bisnis vila yang beroperasi secara ilegal menyebabkan rendahnya tingkat akupansi atau hunian hotel di Bali. Data terakhir, jumlah vila yang beroperasi diperkirakan mencapai 1.600 unit.
Sekretaris PHRI Bali, Ferry Markus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi Bali harus berani mengambil sikap tegas dengan menutup operasional sarana pariwisata ilegal tersebut. Bahkan, jika diperlukan melakukan pembongkaran terhadap vila, bungalo atau pondok wisata yang ilegal.
Ia menegaskan selain melakukan penertiban terhadap vila, bungalo dan pondok wisata ilegal, Pemprov Bali juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan, seperti Badung, Denpasar dan Gianyar. Moratorium diperlukan mengingat jumlah kamar hotel di Bali telah lebih dari cukup yaitu mencapai 56.000 kamar.
Di lain sisi sejumlah pengusaha vila mengungkapkan proses memperoleh izin usaha akomodasi pariwisata seperti vila di Bali cukup rumit dan harus melalui proses panjang. Ada beberapa langkah proses perizinan yang harus ditempuh pengelola vila untuk mendapatkan izin operasi. Mulai dari persetujuan prinsip untuk memperoleh izin membuat bangunan (IMB) dengan melampirkan lima syarat administrasi dan enam syarat teknis. Proses panjang yang mesti dilalui diperkirakan menjadi pemicu maraknya vila tidak berizin. (par)http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=43588
19/08/10
Taksi Dipantau Lagi Hari Ini Tim Yustisi Bergerak
DENPASAR - Sempat beristirahat selama beberapa pekan, Tim Yustisi yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan taksi di Bali akan kembali bekerja. Rencananya Kamis (19/8) hari ini tim yustisi kembali melakukan sidak selama dua hari mendatang.
Hal tersebut terungkap setelah Tim Yustisi dan enam operator taksi melakukan rapat pembinaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bali, Rabu (18/8) kemarin. Dalam rapat tersebut kompak dihadiri enam operator taksi yaitu Kowinu Taksi Bali, Jimbaran Taksi, Ngurah Rai Taksi, Bali Taksi, Komotra Bali Taksi, dan Wahana Taksi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Ketut Wija yang dikonfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk melakukan pembinaan terhadap enam operator taksi yang telah disidak oleh Tim Yustisi. "Intinya kami meminta kepada keenam operator taksi agar segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KM35," jelas Wija yang juga Ketua Tim Yustisi itu.
Menurut Wija, setelah melakukan evaluasi dan inspeksi selama sebulan terakhir, keenam operator memang sama-sama mendapatkan surat peringatan pertama. Sejauh ini, Wija juga mengakui jika masih ada operator taksi yang belum melengkapi delapan poin sebagaimana diatur dalam KM35.
Untuk itu, hari ini rencananya Tim Yustisi akan kembali melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut atas inspeksi sebelumnya yang "membuahkan" surat teguran kepada enam operator taksi. "Kami berharap besok (hari ini, Red) operator taksi menyediakan lama saja armada yang sudah sesuai dengan KM35," pinta Wija yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali itu, dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih jauh menurutnya walaupun nanti ada operator yang seluruh armadanya sudah menjalankan aturan sesuai dengan KM35, Wija menyatakan patut diapresiasi dengan memberikan reward (penghargaan). Hanya saja, Wija tidak merinci reward seperti apa yang akan diberikan oleh tim yustisi.
Rencananya setelah melakukan sidak selama dua hari kedepan terhadap enam operator taksi, tim yustisi juga akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan enam operator taksi. "Kalau masih ada yang belum melengkapi, kami masih akan memberi waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak tentu akan kami berikan teguran kedua," jelasnya.
"Tapi kami berharap setelah teguran kedua itu tidak ada lagi operator taksi yang membandel. Jangan sampai ada teguran ketiga yang berujung pada pencabutan ijin operasional taksi. Kami sama sekali tidak berharap hal tersebut terjadi," tandas Wija. (eps)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175592
Hal tersebut terungkap setelah Tim Yustisi dan enam operator taksi melakukan rapat pembinaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bali, Rabu (18/8) kemarin. Dalam rapat tersebut kompak dihadiri enam operator taksi yaitu Kowinu Taksi Bali, Jimbaran Taksi, Ngurah Rai Taksi, Bali Taksi, Komotra Bali Taksi, dan Wahana Taksi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Ketut Wija yang dikonfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk melakukan pembinaan terhadap enam operator taksi yang telah disidak oleh Tim Yustisi. "Intinya kami meminta kepada keenam operator taksi agar segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KM35," jelas Wija yang juga Ketua Tim Yustisi itu.
Menurut Wija, setelah melakukan evaluasi dan inspeksi selama sebulan terakhir, keenam operator memang sama-sama mendapatkan surat peringatan pertama. Sejauh ini, Wija juga mengakui jika masih ada operator taksi yang belum melengkapi delapan poin sebagaimana diatur dalam KM35.
Untuk itu, hari ini rencananya Tim Yustisi akan kembali melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut atas inspeksi sebelumnya yang "membuahkan" surat teguran kepada enam operator taksi. "Kami berharap besok (hari ini, Red) operator taksi menyediakan lama saja armada yang sudah sesuai dengan KM35," pinta Wija yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali itu, dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih jauh menurutnya walaupun nanti ada operator yang seluruh armadanya sudah menjalankan aturan sesuai dengan KM35, Wija menyatakan patut diapresiasi dengan memberikan reward (penghargaan). Hanya saja, Wija tidak merinci reward seperti apa yang akan diberikan oleh tim yustisi.
Rencananya setelah melakukan sidak selama dua hari kedepan terhadap enam operator taksi, tim yustisi juga akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan enam operator taksi. "Kalau masih ada yang belum melengkapi, kami masih akan memberi waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak tentu akan kami berikan teguran kedua," jelasnya.
"Tapi kami berharap setelah teguran kedua itu tidak ada lagi operator taksi yang membandel. Jangan sampai ada teguran ketiga yang berujung pada pencabutan ijin operasional taksi. Kami sama sekali tidak berharap hal tersebut terjadi," tandas Wija. (eps)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175592
Langganan:
Postingan (Atom)
