DENPASAR - Sempat beristirahat selama beberapa pekan, Tim Yustisi yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan taksi di Bali akan kembali bekerja. Rencananya Kamis (19/8) hari ini tim yustisi kembali melakukan sidak selama dua hari mendatang.
Hal tersebut terungkap setelah Tim Yustisi dan enam operator taksi melakukan rapat pembinaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bali, Rabu (18/8) kemarin. Dalam rapat tersebut kompak dihadiri enam operator taksi yaitu Kowinu Taksi Bali, Jimbaran Taksi, Ngurah Rai Taksi, Bali Taksi, Komotra Bali Taksi, dan Wahana Taksi.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali Ketut Wija yang dikonfirmasi usai pertemuan menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan rapat untuk melakukan pembinaan terhadap enam operator taksi yang telah disidak oleh Tim Yustisi. "Intinya kami meminta kepada keenam operator taksi agar segera melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KM35," jelas Wija yang juga Ketua Tim Yustisi itu.
Menurut Wija, setelah melakukan evaluasi dan inspeksi selama sebulan terakhir, keenam operator memang sama-sama mendapatkan surat peringatan pertama. Sejauh ini, Wija juga mengakui jika masih ada operator taksi yang belum melengkapi delapan poin sebagaimana diatur dalam KM35.
Untuk itu, hari ini rencananya Tim Yustisi akan kembali melakukan inspeksi sebagai tindak lanjut atas inspeksi sebelumnya yang "membuahkan" surat teguran kepada enam operator taksi. "Kami berharap besok (hari ini, Red) operator taksi menyediakan lama saja armada yang sudah sesuai dengan KM35," pinta Wija yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali itu, dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih jauh menurutnya walaupun nanti ada operator yang seluruh armadanya sudah menjalankan aturan sesuai dengan KM35, Wija menyatakan patut diapresiasi dengan memberikan reward (penghargaan). Hanya saja, Wija tidak merinci reward seperti apa yang akan diberikan oleh tim yustisi.
Rencananya setelah melakukan sidak selama dua hari kedepan terhadap enam operator taksi, tim yustisi juga akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan enam operator taksi. "Kalau masih ada yang belum melengkapi, kami masih akan memberi waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak tentu akan kami berikan teguran kedua," jelasnya.
"Tapi kami berharap setelah teguran kedua itu tidak ada lagi operator taksi yang membandel. Jangan sampai ada teguran ketiga yang berujung pada pencabutan ijin operasional taksi. Kami sama sekali tidak berharap hal tersebut terjadi," tandas Wija. (eps)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175592
19/08/10
Bali Jadi Target Wisata MICE hingga 2014
Denpasar (Bali Post) -
Bali diperkirakan akan menjadi target penyelenggaraan wisata meetings, incentives, conference, and exhibitions (MICE) hingga 2014 mendatang. Hal ini terlihat bidding atau permintaan MICE yang terus tumbuh sampai empat tahun mendatang.
Ketua Society of Indonesia Professional Convention Organizers (SIPCO) Bali Putu Juarez R Putra menyatakan, sebagian besar peserta MICE akan mengisi waktunya untuk menikmati keindahan dan budaya Bali sebelum dan sesudah agenda MICE.
''Untuk beberapa tahun ke depan, Bali saya kira masih dilirik berbagai perusahaan multinasional sebagai tempat penyelenggaraan MICE. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita,'' kata Putu Juarez di Denpasar, Kamis (19/8) kemarin.
Menurutnya, wisatawan MICE memiliki spending money yang jauh lebih besar dibandingkan tipe wisatawan yang lain. Sebab, belanja tamu MICE lima kali lipat wisatawan perorangan atau grup. Terlebih, golongan backpacker yang hanya membelanjakan di bawah Rp l juta per hari.
Kegiatan MICE hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai ratusan. Meski, memasuki bulan Ramadhan kegiatan MICE, khususnya di Indonesia sedikit menurun. ''Namun, kami optimis wisata MICE tahun ini akan terus tumbuh hingga puncaknya November mendatang,'' ungkapnya.
Dikatakan, wisatawan yang melakukan kegiatan MICE di Bali setiap tahunnya rata-rata mencapai 10 persen dari total kunjungan wisatawan. Wisatawan MICE memiliki jadwal yang cukup padat selama di Bali. Namun, sebagian dari mereka akan melakukan juga perjalanan wisata.
Upaya pemerintah membuat convention center yang memiliki kapasitas besar akan sangat mendukung kegiatan MICE. ''Sebab, selama ini ketidaktersediann tempat yang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan MICE,'' ucapnya.
Penanganan wisatawan MICE, diakui Putu Juarez perlu profesionalisme dari para pengelola kegiatan agar mampu menangani aktivitas MICE dengan baik, dan meningkatkan pencitraan Bali di mata wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparda) Bali, Ida Bagus Subhiksu menerangkan, wisata MICE selama 2010 cukup mengdongkrak pertumbuhan pariwisata Bali. Indikasi yang jelas terlihat hingga belakangan ini, setiap penyelenggaraan wisata konvensi, peminatnya melimpah, sampai dua kali lipat dibandingkan di tempat lain.
Bali sangat potensial mengembangkan wisata MICE, karena memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Hal ini terbukti dengan banyaknya konferensi internasional yang digelar di Bali. ''Kekayaan alam dan budaya kita juga ikut menunjang wisata konvensi di Bali,'' paparnya.
Menurutnya, Bali selalu siap menjadi tuan rumah setiap kegiatan bertaraf internasional. Wujud keseriusan Pemprov Bali dalam menggarap pasar MICE ditunjukan dengan recana pembanguna convention center. ''Australia, Jepang, Cina, Korea, Rusia adalah beberapa negara yang selama ini kerap melakukan pertemuan internsional di Bali,'' pungkasnya.(par)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=40592
Bali diperkirakan akan menjadi target penyelenggaraan wisata meetings, incentives, conference, and exhibitions (MICE) hingga 2014 mendatang. Hal ini terlihat bidding atau permintaan MICE yang terus tumbuh sampai empat tahun mendatang.
Ketua Society of Indonesia Professional Convention Organizers (SIPCO) Bali Putu Juarez R Putra menyatakan, sebagian besar peserta MICE akan mengisi waktunya untuk menikmati keindahan dan budaya Bali sebelum dan sesudah agenda MICE.
''Untuk beberapa tahun ke depan, Bali saya kira masih dilirik berbagai perusahaan multinasional sebagai tempat penyelenggaraan MICE. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita,'' kata Putu Juarez di Denpasar, Kamis (19/8) kemarin.
Menurutnya, wisatawan MICE memiliki spending money yang jauh lebih besar dibandingkan tipe wisatawan yang lain. Sebab, belanja tamu MICE lima kali lipat wisatawan perorangan atau grup. Terlebih, golongan backpacker yang hanya membelanjakan di bawah Rp l juta per hari.
Kegiatan MICE hingga akhir 2010 diperkirakan mencapai ratusan. Meski, memasuki bulan Ramadhan kegiatan MICE, khususnya di Indonesia sedikit menurun. ''Namun, kami optimis wisata MICE tahun ini akan terus tumbuh hingga puncaknya November mendatang,'' ungkapnya.
Dikatakan, wisatawan yang melakukan kegiatan MICE di Bali setiap tahunnya rata-rata mencapai 10 persen dari total kunjungan wisatawan. Wisatawan MICE memiliki jadwal yang cukup padat selama di Bali. Namun, sebagian dari mereka akan melakukan juga perjalanan wisata.
Upaya pemerintah membuat convention center yang memiliki kapasitas besar akan sangat mendukung kegiatan MICE. ''Sebab, selama ini ketidaktersediann tempat yang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan MICE,'' ucapnya.
Penanganan wisatawan MICE, diakui Putu Juarez perlu profesionalisme dari para pengelola kegiatan agar mampu menangani aktivitas MICE dengan baik, dan meningkatkan pencitraan Bali di mata wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata (Disparda) Bali, Ida Bagus Subhiksu menerangkan, wisata MICE selama 2010 cukup mengdongkrak pertumbuhan pariwisata Bali. Indikasi yang jelas terlihat hingga belakangan ini, setiap penyelenggaraan wisata konvensi, peminatnya melimpah, sampai dua kali lipat dibandingkan di tempat lain.
Bali sangat potensial mengembangkan wisata MICE, karena memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Hal ini terbukti dengan banyaknya konferensi internasional yang digelar di Bali. ''Kekayaan alam dan budaya kita juga ikut menunjang wisata konvensi di Bali,'' paparnya.
Menurutnya, Bali selalu siap menjadi tuan rumah setiap kegiatan bertaraf internasional. Wujud keseriusan Pemprov Bali dalam menggarap pasar MICE ditunjukan dengan recana pembanguna convention center. ''Australia, Jepang, Cina, Korea, Rusia adalah beberapa negara yang selama ini kerap melakukan pertemuan internsional di Bali,'' pungkasnya.(par)http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=3&id=40592
Ada Mafia Pemungutan PHR Keluhan Pelaku Pariwisata di Dewan
DENPASAR - Komponen Pariwisata mendatangi Gedung DPRD Bali kemarin. Mereka mengadukan berbagai masalah menyangkut Pariwisata Bali. Yakni soal kenaikan pajak ABT (Air Bawah Tanah) dan mafia PHR selama ini.
Rombongan dipimpin oleh Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB Ngurah Wijaya. Selain itu ada juga pengusaha Bagus Sudibya, Ketua Asita Bagus Sudiana, Sekjen PHRI Gusti Kade Astawa dan banyak lagi lainnya. Seperti Bali Hotel Asosiation hingga persatuan vila di Bali. Sedangkan pihak dewan yang menerima dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi. Ada juga Ketua Komisi I Made Arjaya, Ketua Komisi IV Nyoman Partha, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Kariyasa Adnyana dan lainnya.
Bagus Sudibya memulai dengan mengatakan bahwa pajak ABT sangat mencekik pengusaha. Kenaikannya sampai seribu persen lewak SK Gubernur, kemudian ada surat susulan penundaan pemberlakuan seribu persen. Tapi, untuk sementara yang berlaku adalah kenaikan 500 persen. Namun hal itu dianggap tetap berat. Komponen Pariwisata mendesak agar ditunda pemberlakukan SK tersebut. Dan mendesak Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk meminta Gubernur menundanya. "Kami harapkan ada rekomendasi hari ini juga agar Gubernur mau menunda kenaikan pajak ABT itu," sebut Bagus Sudibya.
Keluhan lain adalah masalah kemacetan yang mengancam pariwisata. Kemudian saat ini mobil tanpa izin angkutan wisata sangat banyak. Mobil ilegal ini diharapkan agar ditertibkan. Begitu juga masalah kelangkaan mikol, dan izin satu pintu. Termasuk juga disampaikan agar pengelolaan Bali adalah sistem satu pulau. Bukan seperti sekarang ada 9 kepala kabupaten/Kota yang kerap memiliki kebijakan berbeda menyangkut pariwisata.
Yang cukup menarik adalah ketika Direktur Utama BTDC Made Mandra berbicara. Dia mengatakan agar sistem pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restauran) menggunakan sistem online. Karena selama ini banyak penyimpangan. Dia memberikan rumusan yang menujukan bobroknya pola pemungutan PHR. Jika saja PHR diturunkan 50 persen dalam pemungutannya, kemudian gunakan sistem online, dia yakin akan mendapatkan pajak tiga kali lipat seperti yang dipungut 100 persen sekarang. "Saya yakin itu. Kalaupun diturunkan pemungutannya 50 persen. Kemudian gunakan sistem online, akan naik sampai tiga kali lipat dibandingkan manual sekarang," sebut Mandra.
Atas penjelasan ini, ketika sesi tanya jawab langsung Ketua Komisi I Made Arjaya angkat bicara. Dia mengatakan ada yang menarik disampaikan Mandra. "Artinya sudah jelas, apalagi sekelas Dirut BTDC menjelaskan penyimpangan itu. Yang harus dijelaskan sekarang apa pemungut pajaknya nakal atau wajib pajaknya?," sentil Arjaya.
Kalau dari kaca mata Arjaya, malah dua-duanya nakal. Lantaran dua-duanya diuntungkan. Misalnya sebuah hotel menyetor PHR Rp 100 juta, pihak pemungut pajak membuatkan pembukuan palsu. Yang mampu menurunkan wajib pajak misalnya menjadi Rp 25 juta saja. Dengan imbalan pemungut pajak Rp 25 juta. "Kan tetap untung pihak hotel Rp 50 juta. Ini terjadi kan? Mestinya Pak Mandra juga ikut menangkap model ini. Saya yakin tahu sebagai pimpinan di BTDC," sodoknya.
Sedangkan menyangkut desakan agar ada rekomendasi penundaan ABT sempat alot. Lantaran ada beda pendapat antar angota dewan, hingga akhirnya Suwandhi memberikan jalan tengah. Untuk melakukan kajian hingga satu minggu ke depan, untuk memberikan rekomendasi atas masalah ABT tersebut.
Mandra dikonfirmasi atas masalah mafia PHR itu, malah dia sedikit takut membebernya. Termasuk sewot ketika ditanya bahwa mafia PHR terjadi banyak di Badung termasuk di BTDC. "Jangan saya dibilang menyebutkan Badung. Saya bisa tuntut Anda," ketus pria yang dulu sempat banyak dirundung masalah dugaan penyimpangan anggaran di BTDC ini. (art)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=175260
Rombongan dipimpin oleh Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB Ngurah Wijaya. Selain itu ada juga pengusaha Bagus Sudibya, Ketua Asita Bagus Sudiana, Sekjen PHRI Gusti Kade Astawa dan banyak lagi lainnya. Seperti Bali Hotel Asosiation hingga persatuan vila di Bali. Sedangkan pihak dewan yang menerima dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi. Ada juga Ketua Komisi I Made Arjaya, Ketua Komisi IV Nyoman Partha, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Kariyasa Adnyana dan lainnya.
Bagus Sudibya memulai dengan mengatakan bahwa pajak ABT sangat mencekik pengusaha. Kenaikannya sampai seribu persen lewak SK Gubernur, kemudian ada surat susulan penundaan pemberlakuan seribu persen. Tapi, untuk sementara yang berlaku adalah kenaikan 500 persen. Namun hal itu dianggap tetap berat. Komponen Pariwisata mendesak agar ditunda pemberlakukan SK tersebut. Dan mendesak Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk meminta Gubernur menundanya. "Kami harapkan ada rekomendasi hari ini juga agar Gubernur mau menunda kenaikan pajak ABT itu," sebut Bagus Sudibya.
Keluhan lain adalah masalah kemacetan yang mengancam pariwisata. Kemudian saat ini mobil tanpa izin angkutan wisata sangat banyak. Mobil ilegal ini diharapkan agar ditertibkan. Begitu juga masalah kelangkaan mikol, dan izin satu pintu. Termasuk juga disampaikan agar pengelolaan Bali adalah sistem satu pulau. Bukan seperti sekarang ada 9 kepala kabupaten/Kota yang kerap memiliki kebijakan berbeda menyangkut pariwisata.
Yang cukup menarik adalah ketika Direktur Utama BTDC Made Mandra berbicara. Dia mengatakan agar sistem pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restauran) menggunakan sistem online. Karena selama ini banyak penyimpangan. Dia memberikan rumusan yang menujukan bobroknya pola pemungutan PHR. Jika saja PHR diturunkan 50 persen dalam pemungutannya, kemudian gunakan sistem online, dia yakin akan mendapatkan pajak tiga kali lipat seperti yang dipungut 100 persen sekarang. "Saya yakin itu. Kalaupun diturunkan pemungutannya 50 persen. Kemudian gunakan sistem online, akan naik sampai tiga kali lipat dibandingkan manual sekarang," sebut Mandra.
Atas penjelasan ini, ketika sesi tanya jawab langsung Ketua Komisi I Made Arjaya angkat bicara. Dia mengatakan ada yang menarik disampaikan Mandra. "Artinya sudah jelas, apalagi sekelas Dirut BTDC menjelaskan penyimpangan itu. Yang harus dijelaskan sekarang apa pemungut pajaknya nakal atau wajib pajaknya?," sentil Arjaya.
Kalau dari kaca mata Arjaya, malah dua-duanya nakal. Lantaran dua-duanya diuntungkan. Misalnya sebuah hotel menyetor PHR Rp 100 juta, pihak pemungut pajak membuatkan pembukuan palsu. Yang mampu menurunkan wajib pajak misalnya menjadi Rp 25 juta saja. Dengan imbalan pemungut pajak Rp 25 juta. "Kan tetap untung pihak hotel Rp 50 juta. Ini terjadi kan? Mestinya Pak Mandra juga ikut menangkap model ini. Saya yakin tahu sebagai pimpinan di BTDC," sodoknya.
Sedangkan menyangkut desakan agar ada rekomendasi penundaan ABT sempat alot. Lantaran ada beda pendapat antar angota dewan, hingga akhirnya Suwandhi memberikan jalan tengah. Untuk melakukan kajian hingga satu minggu ke depan, untuk memberikan rekomendasi atas masalah ABT tersebut.
Mandra dikonfirmasi atas masalah mafia PHR itu, malah dia sedikit takut membebernya. Termasuk sewot ketika ditanya bahwa mafia PHR terjadi banyak di Badung termasuk di BTDC. "Jangan saya dibilang menyebutkan Badung. Saya bisa tuntut Anda," ketus pria yang dulu sempat banyak dirundung masalah dugaan penyimpangan anggaran di BTDC ini. (art)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=175260
Ada Manipulasi, PHRI Bali Kecil Pengawasan Juga Jadi Penyebab
KUTA - Pendapatan pajak dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran (PHR) masih dianggap terlalu kecil. Padahal Bali sangat tergantung pada sektor jasa di bidang pariwisata. Namun secara umum pendapatan PHR di Bali masih menduduki peringkat ketiga, dan bukan peringkat pertama.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali Zulfika Thahar mengatakan, penerimaan pajak pariwisata di Bali masih kalah dengan pendapatan di sektor jasa keuangan dan perbankan, serta pendapatan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Masing-masing sektor tadi memberikan kontribusi sebesar 14 persen dan 12 persen dari keseluruhan pajak. Sementara sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi sebesar 10 persen saja. "Padahal motor penggerak ekonomi Bali adalah pariwisata," ungkap Zulfika di sela-sela acara Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Negara ASEAN, yang digelar di Hotel Santika Kuta, Kamis (5/8) kemarin.
Menurutnya, rendahanya pendapatan dari sektor pariwisata karena pengawasan di sektor tersebut belum ketat. Belum lagi adanya praktik manipulasi dari sejumlah oknum stakeholder di bidang Pariwisata.
"Masih ada banyak vila liar yang dikelola oleh asing. Promosi dan transaksinya bisa via internet atau kartu kredit. Ini belum bisa dikontrol, dan belum ada sistem yang bisa mendeteksi secara riil jumlah tamu yang menginap," lanjutnya.
Padahal, Ditjen Pajak masih berharap banyak pada pendapatan dari sektor pariwisata. Akibat longgarnya pengawasan itu, target penerimaan pajak tahun 2010 yang dipatok sebesar Rp 3 triliun, terancam gagal dicapai. "Sekarang baru sekitar Rp 1,7 triliun saja," kata Zulfika.
Kanwil Ditjen Pajak Bali mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait maraknya vila liar di Bali. "Gubernur berjanji akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Terutama dalam menertibkan vila liar," sambungnya.
Selain berharap pada pendapatan PHR, Kanwil Ditjen Pajak Bali juga menarget ribuan warga negara asing (WNA) yang mengantongi KITAS (kartu ijin tinggal terbatas). Pasalnya Kanwil Pajak menengarai ada WNA yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali.
"Mereka ini harus dicek lagi. Tinggalnya dimana? Kerjanya apa? Dan sebagainya. Kami sedang lakukan pendataan, dan data tersebut akan diserahkan ke imigrasi untuk di-cross check," tandasnya. (eps)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173637
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali Zulfika Thahar mengatakan, penerimaan pajak pariwisata di Bali masih kalah dengan pendapatan di sektor jasa keuangan dan perbankan, serta pendapatan di sektor perdagangan besar dan eceran.
Masing-masing sektor tadi memberikan kontribusi sebesar 14 persen dan 12 persen dari keseluruhan pajak. Sementara sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi sebesar 10 persen saja. "Padahal motor penggerak ekonomi Bali adalah pariwisata," ungkap Zulfika di sela-sela acara Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Negara ASEAN, yang digelar di Hotel Santika Kuta, Kamis (5/8) kemarin.
Menurutnya, rendahanya pendapatan dari sektor pariwisata karena pengawasan di sektor tersebut belum ketat. Belum lagi adanya praktik manipulasi dari sejumlah oknum stakeholder di bidang Pariwisata.
"Masih ada banyak vila liar yang dikelola oleh asing. Promosi dan transaksinya bisa via internet atau kartu kredit. Ini belum bisa dikontrol, dan belum ada sistem yang bisa mendeteksi secara riil jumlah tamu yang menginap," lanjutnya.
Padahal, Ditjen Pajak masih berharap banyak pada pendapatan dari sektor pariwisata. Akibat longgarnya pengawasan itu, target penerimaan pajak tahun 2010 yang dipatok sebesar Rp 3 triliun, terancam gagal dicapai. "Sekarang baru sekitar Rp 1,7 triliun saja," kata Zulfika.
Kanwil Ditjen Pajak Bali mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait maraknya vila liar di Bali. "Gubernur berjanji akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Terutama dalam menertibkan vila liar," sambungnya.
Selain berharap pada pendapatan PHR, Kanwil Ditjen Pajak Bali juga menarget ribuan warga negara asing (WNA) yang mengantongi KITAS (kartu ijin tinggal terbatas). Pasalnya Kanwil Pajak menengarai ada WNA yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali.
"Mereka ini harus dicek lagi. Tinggalnya dimana? Kerjanya apa? Dan sebagainya. Kami sedang lakukan pendataan, dan data tersebut akan diserahkan ke imigrasi untuk di-cross check," tandasnya. (eps)http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=173637
Warga Paksa Depo Hentikan Proyek
DENPASAR - Penolakan sebagian warga akan proyek Demo Elpiji Pertamina semakin meruncing. Kemarin (18/8) DPRD Kota turun ke lokasi. Warga sekitar pun hadir untuk menyaksikan kedatangan para wakil rakyat ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Agung Wira Bima Wikrama yang siang kemarin (18/8) memimpin rombongan kembali meminta pihak Pertamina untuk cooling down dulu alias berhenti untuk sementara waktu.
Pertamina sejauh ini belum menuruti rekomendasi yang dihasilkan dari dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sebaliknya, proyek tersebut masih terus berjalan sampai dengan beberapa setelah rekomendasi tersebut diputuskan.
Untuk itu, Ketua Komisi C I Kadek Agus Arya Wibawa meminta bantuan warga untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi ini. Warga, yang kemarin diwakili oleh Ketut Pilarta selaku prajuru Banjar Pesanggaran, mengatakan pihaknya dengan senang hati akan membantu pengawasan tersebut.
Lebih dari itu, Pilarta menyatakan, bila pemerintah kota (Denpasar) tidak mampu menghentikan proyek tersebut, warganya telah siap membantu untuk melakukan penutupan terhadap proyek yang rencananya akan dirampungkan pada Juni 2011 ini.
''Bila pemerintah tidak mampu menghentikan proyek ini, sesuai dengan rekomendasi dewan (DPRD Kota Denpasar), rasanya warga kami siap untuk membantu penyetopan itu," ujarnya lantang di hadapan sejumlah dewan dan perwakilan Pertamina.
Pilarta menjelaskan, bahwa penghentian tersebut harus mutlak dilaksanakan oleh Pertamina. Karena, hal tersebut sudah menjadi keputusan yang dikeluarkan dari Rapat Gede Agung Banjar Pesanggaran, yang dilakukan pada momen Hari Raya Galungan.
Tentang paksaan untuk penghentian proyek ini, Operation Head Terminal Transit Bali Group Andarias Abiso R, menyatakan akan menghentikan sementara proyek Depo sesuai dengan rekomendasi dewan.
Sedangkan Project Manager Depo Elpiji Sulistio meminta waktu untuk melakukan penurunan pada beberapa bagian bangunan (pada proyek) yang saat ini belum rampung. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan membahayakan kondisi sekitar dan proyek itu sendiri.
Tentang rencana penghentian pengerjaan ini, Sulistio belum merincinya lebih jauh. Secara keseluruhan, proyek yang dikatakannya hanya rampung 30 persen ini bernilai USD 10 juta.
Pada akhir pertemuan, Pertamina didesak untuk mengagendakan ulang tentang sosialisasi kepada masyarakat. Pertamina juga didesak untuk segera mencari jalan dengan warga sekitar untuk menyelesaikan masalah yang ada.(ket)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175586
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar AA Ngurah Agung Wira Bima Wikrama yang siang kemarin (18/8) memimpin rombongan kembali meminta pihak Pertamina untuk cooling down dulu alias berhenti untuk sementara waktu.
Pertamina sejauh ini belum menuruti rekomendasi yang dihasilkan dari dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sebaliknya, proyek tersebut masih terus berjalan sampai dengan beberapa setelah rekomendasi tersebut diputuskan.
Untuk itu, Ketua Komisi C I Kadek Agus Arya Wibawa meminta bantuan warga untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi ini. Warga, yang kemarin diwakili oleh Ketut Pilarta selaku prajuru Banjar Pesanggaran, mengatakan pihaknya dengan senang hati akan membantu pengawasan tersebut.
Lebih dari itu, Pilarta menyatakan, bila pemerintah kota (Denpasar) tidak mampu menghentikan proyek tersebut, warganya telah siap membantu untuk melakukan penutupan terhadap proyek yang rencananya akan dirampungkan pada Juni 2011 ini.
''Bila pemerintah tidak mampu menghentikan proyek ini, sesuai dengan rekomendasi dewan (DPRD Kota Denpasar), rasanya warga kami siap untuk membantu penyetopan itu," ujarnya lantang di hadapan sejumlah dewan dan perwakilan Pertamina.
Pilarta menjelaskan, bahwa penghentian tersebut harus mutlak dilaksanakan oleh Pertamina. Karena, hal tersebut sudah menjadi keputusan yang dikeluarkan dari Rapat Gede Agung Banjar Pesanggaran, yang dilakukan pada momen Hari Raya Galungan.
Tentang paksaan untuk penghentian proyek ini, Operation Head Terminal Transit Bali Group Andarias Abiso R, menyatakan akan menghentikan sementara proyek Depo sesuai dengan rekomendasi dewan.
Sedangkan Project Manager Depo Elpiji Sulistio meminta waktu untuk melakukan penurunan pada beberapa bagian bangunan (pada proyek) yang saat ini belum rampung. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan membahayakan kondisi sekitar dan proyek itu sendiri.
Tentang rencana penghentian pengerjaan ini, Sulistio belum merincinya lebih jauh. Secara keseluruhan, proyek yang dikatakannya hanya rampung 30 persen ini bernilai USD 10 juta.
Pada akhir pertemuan, Pertamina didesak untuk mengagendakan ulang tentang sosialisasi kepada masyarakat. Pertamina juga didesak untuk segera mencari jalan dengan warga sekitar untuk menyelesaikan masalah yang ada.(ket)http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=175586
Stop, Hotel dan Vila di Bali!
KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO
Wisatawan menikmati pemandangan persawahan di Tegalalang, Ubud, Bali, Minggu (24/1). Selain budaya, panorama juga menjadi daya tarik utama pariwisata Pulau Dewata.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali menilai wacana penghentian izin pembangunan hotel dan vila perlu segera direalisasikan. Jumlah kamar hotel dan vila yang tercatat sedikitnya 45.000 kamar sudah berlebih dari patokan ideal Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali, sekitar 25.000 kamar."Mungkin sebaiknya kami mengusulkan agar pariwisata Bali kembali ke pedesaan saja, seperti menggalakkan lagi homestay."-- Arjaya
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Bali Arjaya di Denpasar, Rabu (11/8/2010), seusai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar periode 2010-2015, IB Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jayanegara, di Taman Budaya Denpasar.
Apalagi, menurut Arjaya, wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata masih sekitar 5.000 orang per hari dengan lama tinggal rata-rata tiga hari. Karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar meninjau ulang permohonan izin pembangunan hotel dan vila baru.
”Mungkin sebaiknya kami mengusulkan agar pariwisata Bali kembali ke pedesaan saja, seperti menggalakkan lagi homestay di rumah penduduk saja. Ini memungkinkan menekan penambahan kamar hotel,” kata Arjaya.
Ia menambahkan, meski kembali ke pedesaan, tetap perlu ada manajemen yang andal dalam pengelolaannya. Rencananya, DPRD akan memanggil pelaku pariwisata, seperti Bali Tourism Board, untuk berdialog di Kantor DPRD Bali, Denpasar, pekan depan.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sulit mengendalikan dan memantau jumlah kamar hotel dan vila di Bali. Namun, pemantauan vila ilegal pun belum final. Selain itu, Pastika terbentur dengan peraturan otonomi daerah yang membebaskan kabupaten/kota memberikan izin pembangunan, seperti hotel dan vila. Karena itu, perlu ada pembahasan mendalam dan pendekatan ke kabupaten/kota.
Data Badan Pusat Statistik Bali menunjukkan, jumlah hotel berbintang di Bali 145 unit. Berdasarkan angka itu, sebanyak 80 persen berlokasi di Kabupaten Badung. (AYS)
http://travel.kompas.com/read/2010/08/12/1559485/Stop..Hotel.dan.Vila.di.Bali-14
Wisatawan menikmati pemandangan persawahan di Tegalalang, Ubud, Bali, Minggu (24/1). Selain budaya, panorama juga menjadi daya tarik utama pariwisata Pulau Dewata.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali menilai wacana penghentian izin pembangunan hotel dan vila perlu segera direalisasikan. Jumlah kamar hotel dan vila yang tercatat sedikitnya 45.000 kamar sudah berlebih dari patokan ideal Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali, sekitar 25.000 kamar."Mungkin sebaiknya kami mengusulkan agar pariwisata Bali kembali ke pedesaan saja, seperti menggalakkan lagi homestay."-- Arjaya
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Bali Arjaya di Denpasar, Rabu (11/8/2010), seusai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar periode 2010-2015, IB Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jayanegara, di Taman Budaya Denpasar.
Apalagi, menurut Arjaya, wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata masih sekitar 5.000 orang per hari dengan lama tinggal rata-rata tiga hari. Karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar meninjau ulang permohonan izin pembangunan hotel dan vila baru.
”Mungkin sebaiknya kami mengusulkan agar pariwisata Bali kembali ke pedesaan saja, seperti menggalakkan lagi homestay di rumah penduduk saja. Ini memungkinkan menekan penambahan kamar hotel,” kata Arjaya.
Ia menambahkan, meski kembali ke pedesaan, tetap perlu ada manajemen yang andal dalam pengelolaannya. Rencananya, DPRD akan memanggil pelaku pariwisata, seperti Bali Tourism Board, untuk berdialog di Kantor DPRD Bali, Denpasar, pekan depan.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sulit mengendalikan dan memantau jumlah kamar hotel dan vila di Bali. Namun, pemantauan vila ilegal pun belum final. Selain itu, Pastika terbentur dengan peraturan otonomi daerah yang membebaskan kabupaten/kota memberikan izin pembangunan, seperti hotel dan vila. Karena itu, perlu ada pembahasan mendalam dan pendekatan ke kabupaten/kota.
Data Badan Pusat Statistik Bali menunjukkan, jumlah hotel berbintang di Bali 145 unit. Berdasarkan angka itu, sebanyak 80 persen berlokasi di Kabupaten Badung. (AYS)
http://travel.kompas.com/read/2010/08/12/1559485/Stop..Hotel.dan.Vila.di.Bali-14
Langganan:
Postingan (Atom)
